JawaPos.com – Sejumlah kepala daerah diperkirakan akan ikut meramaikan kampanye Pilpres 2019. Baik mendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi, mereka diminta ambil cuti.




Demikian ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kamis (13/9). Tjahjo menyatakan, ketentuan mengenai cuti bagi kepala daerah yang ikut kampanye ini sudah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.





“Kapala daerah berkampanye dalam Pilpres harus mengajukan cuti dengan mencantumkan jadwal dan jangka waktu, serta lokasi kampanye,” ujar Tjahjo melalui pesan singkat.







Menurut Tjahjo, cuti kepala daerah itu hanya diberikan satu hari saja dalam seminggu. Dengan kata lain, kepala daerah tidak diperbolehkan mengambil cuti lebih dari satu hari dalam satu minggu untuk ikut dalam kampanye Pilpres.




“Cuti tersebut dilaksanakan satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye. Adapun har?i libur adalah hari bebas untuk berkampanye,” katanya.




Selanjutnya apabila gubernur atau wakil gubernur yang mengajukan cuti, maka wajib memberitahukan kepada Mendagri. Sehingga bisa diproses dan diterbitkan persetujuan cuti tersebut.




Sementara pengajuan izin cuti bagi bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota perlu disampaikan ke gubernur. “Selanjutnya untuk diproses dan diterbitkan persetujuan cuti,” pungkasnya.








(gwn/JPC)