Radar Malang Logo

SPP Terlalu ’Murah’, Kepala SMAN Protes

MALANG KOTA – Pada 4 Januari 2017, Gubernur Jatim Soekarwo mengeluarkan edaran draf besaran biaya sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) untuk SMAN dan SMKN. Untuk SMAN di Kota Malang, berdasarkan edaran gubernur tersebut, biaya SPP maksimal Rp 120 ribu per bulan. Sedangkan untuk SMKN sebesar Rp 160 ribu (jurusan nonteknik) dan Rp 200 ribu (jurusan teknik).

 

Nah, besaran SPP ini menuai gelombang protes dari para kepala SMAN. Mereka menilai biaya SPP yang dikeluarkan gubernur tersebut terlalu murah. Padahal, sebelum SMA/SMK diambil alih Pemprov Jatim, besaran SPP untuk SMA sebesar Rp 200 ribu–Rp 250 ribu. Sedangkan untuk biaya SMK tidak ada perubahan, Rp 200 ribu (jurusan nonteknik) dan Rp 250 ribu (jurusan teknik).

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Malang Tri Suharno menyatakan, standar SPP SMA negeri di Kota Malang, kisarannya Rp 200 ribu–Rp 250 ribu. ”Kalau di sekolah saya untuk kelas X dan XI Rp 200 ribu. Sementara kelas XII Rp 250 ribu,” ujar kepala SMAN 10 ini.

Menurut dia, batasan maksimal SPP yang ditetapkan gubernur itu jauh sekali dari standar yang ada di Kota Malang. Sebenarnya, berdasarkan penghitungan riil biaya yang harus ditanggung setiap siswa per bulan adalah Rp 350 ribu. Namun selama ini, setiap sekolah telah menerima bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) Rp 140 ribu per siswa. Juga ada aliran dana bosda Rp 10 ribu per siswa, sehingga hanya terkena biaya SPP Rp 200 ribu saja.

Jumlah SPP yang ditanggungkan pada siswa itu digunakan untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan. Juga standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian pendidikan. ”Gaji guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) juga masuk dalam anggaran itu,” papar dia.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar