Radar Malang Logo

Sekolah SMA/SMK pada Ngutang, Kenapa

Malang Kota – Para kepala SMA/SMK di Kota Malang harus pintar-pintar mencari dana talangan untuk memenuhi biaya operasional sekolah. Sebab, dana bantuan operasional sekolah nasional (bosnas) dari pemerintah pusat, pada triwulan pertama 2017 (Januari–Maret), belum juga cair menjelang akhir bulan ini.

 

Akibatnya, beberapa kepala SMA/SMK di Kota Malang resah. Sebab, untuk memenuhi kebutuhan operasional harian yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, sekolah hanya mengandalkan dana sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari siswa. Itu pun belum semua siswa yang membayar SPP. Ditambah lagi, SMA/SMK di Kota Malang sudah tidak lagi mendapatkan aliran dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda), mulai Januari lalu.

Kepala SMAN 5 Kota Malang Anis Isrofin menyatakan, pemenuhan operasional sekolah selama tiga bulan ini hanya mengandalkan SPP. Sebab, SPP satu-satunya pemasukan sekolah selain bosnas yang cair tiap tiga bulan sekali. ”Bosnas belum cair, sedangkan bosda sudah tidak ada. Hanya dana dari SPP yang bisa diandalkan,” ujar dia pada Jawa Pos Radar Malang kemarin (19/3).

Oleh karena hanya mengandalkan SPP, sekolah menekan pengeluaran untuk efisiensi. Setelah tiga bulan berjalan ini, dia mengaku, sekolah rata-rata menghabiskan dana Rp 200 juta per bulan. Jadi, selama tiga bulan, sekolah mengeluarkan Rp 600 juta. ”Pengeluaran sekolah itu lebih diprioritaskan untuk GTT dan kebutuhan operasional sekolah,” jelasnya. Jumlah tersebut bisa dipenuhi sekolah apabila siswa membayarkan SPP tepat waktu. Jika tidak, sekolah harus mencari dana talangan.

Berbeda dengan SMK yang biaya operasionalnya lebih besar. Kepala SMKN 6 Kota Malang Eko Pudjimartono menyampaikan, dana SPP yang diterima sekolah belum cukup untuk menutup biaya operasional sekolah. ”Kami terpaksa memanfaatkan dana talangan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional,” kata dia

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar