Radar Malang Logo

Kemenag Tak Gubris Protes Carek UIN

MALANG KOTA – Polemik terkait pencoretan calon rektor UIN Malang Prof Dr Khusnuridlo masih menggelinding. Kubu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tempat Khusnuridlo mengajar tidak terima bila ”jagonya” didepak dari pencalonan. Sebelumnya, dia dicoret oleh Biro Hukum Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia melalui surat bernomor 65.32/B.V/2HK.00/04/2017.

Dalam surat tersebut, Khusnuridlo dianggap batal sebagai calon rektor UIN Malang. Alasannya, surat rekomendasi hanya ditandatangi oleh wakil rektor I IAIN Jember. Dan dijelaskan juga bahwa tidak ada mandat dari rektor ke wakil rektor I. Masalahnya muncul belakangan, ketika dikonfirmasi koran ini kemarin (19/4), Rektor IAIN Jember Prof Dr H Babun Suharto mendukung pencalonan Khusnuridlo. ”Padahal, saya tidak dikonfirmasi apa pun dari Biro Hukum Kemenang Pusat. Saya mendukung penuh pencalonan Pak Ridlo,” kata Babun.

Dia menambahkan, pihaknya mengajukan nota protes pada Biro Hukum Kemenag Pusat dan apa yang disebutkan dalam surat itu tidak benar. ”Berkat nota protes itu, Biro hukum Kemenag mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa proses pencalonan Pak Ridlo itu sah,” imbuhnya. Surat tersebut sudah disampaikan pada panitia pemilihan rektor UIN Maliki Malang agar dapat dipertimbangkan kembali. ”Saya berharap, panitia bisa mengetahui maksud surat pembenaran pencalonan yang dikeluarkan Biro Hukum Kemenag, 17 April lalu,” tegas dia.

Saat ditanya kenapa bukan dia sendiri yang tanda tangan, dia menjelaskan, waktu itu dia sedang tidak di Jember. ”Saat itu, saya ada kegiatan di kepala kantor wilayah departemen agama (kakanwil depag),” pungkasnya. Sementara itu, Prof Dr Khus nuridlo menyatakan kekecewaannya atas keputusan yang tidak benar dari Biro Hukum Kemenag. ”Seharusnya, kroscek soal konfirmasi itu benar-benar dilakukan. Belum ada konfirmasi, tapi disebutkan sudah konfirmasi,” jelas dia.

Khusnuridlo menyampaikan, pihak dari Jember sudah mengirimkan surat keberatan bersamaan surat pernyataan dari Biro Hukum Kemenag yang menyatakan pencalonannya sah. ”Surat tersebut harus bisa dipertimbangan kembali,” jelas dia. Saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Malang, Ketua Panitia Pilrek UIN Maliki Malang 2017-2021 Suaib H Muhammad membenarkan, surat pernyataan Biro Hukum Kemenag dan nota protes sudah diterima. Namun, surat tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. ”Surat itu tidak menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan pertama oleh Biro Hukum Kemenag Pusat batal,” jelas dia.

Selain itu, dia menyatakan, proses pemberian pertimbangan kualitatif calon rektor (carek) UIN Maliki Malang sudah berlangsung 17 April lalu. ”Jika sebelum pemberian pertimbangan Prof Babun membawa surat pernyataan itu ke UIN, mungkin Pak Ridlo bisa ikut proses pilrek,” beber dia. Karena sudah di luar proses pilrek, Suaib mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dengan surat tersebut. Kecuali, ada instruksi khusus dari Kemenag Pusat.

Sekretaris Senat Prof Dr Mulyadi menyatakan, hasil pertimbangan kualitatif sudah diserahkan ke Jakarta oleh rektor UIN Maliki Malang. Karena sudah sampai pada tahap menteri, surat dari pihak IAIN Jember tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, hanya dua calon yang disetorkan ke menteri, yakni Prof Dr Mudjia Rahardjo dan Prof Dr Abdul Haris. ”Jika surat tersebut terbit sebelum pemberian pertimbangan kualitatif carek, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi, proses pemilihan sudah di Kementerian,” pungkasnya. (kis/c3/riq)


BERITA LAINNYA
Tulis Komentar