Radar Malang Logo

659 Gedung Belum Laik Fungsi

KOTA MALANG – Tak semua bangunan atau gedung di Kota Malang masuk kategori laik fungsi. Buktinya, dari hasil pendataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, dari 676 bangunan gedung, baru 17 unit saja yang sudah punya sertifikat laik fungsi. Artinya, ada 659 gedung atau bangunan yang belum laik fungsi.

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan diperkuat Perwali Malang Nomor 16 Tahun 2014, semua gedung wajib kantongi sertifikat laik fungsi (SLF) sebelum dipakai. Namun, rupanya dua regulasi tak banyak diindahkan pemilik gedung. Padahal, SLF ini merupakan standar keamanan sebuah gedung untuk dipakai. Kepala DPUPR Kota Malang Hadi Santoso menyebutkan, sertifikat ini menunjukkan apakah bangunan atau gedung tersebut memiliki kelayakan secara teknis untuk bisa dihuni secara aman bagi masyarakat.

Kegunaan SLF ini agar masyarakat merasa aman. Namun, hingga saat ini, berbagai elemen masyarakat masih belum menyadari pentingnya SLF. Bisa jadi, ke depannya nanti sebuah pertokoan, kantor, mal, maupun hotel akan dijauhi orang jika diketahui belum memiliki SLF. ”Rumah sakit saja masih belum ada yang kantongi SLF. Hanya satu rumah sakit yang SLF-nya segera terbit,” kata Hadi Santoso, kemarin (16/5). Hadi berharap, semua gedung atau bangunan publik segera melengkapi syarat SLF. Sebab, Kota Malang telah menjadi Kota Industri dan Pariwisata, sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. ”Apabila seluruh tempat pendidikan, pertokoan, dan hotel sudah memiliki SLF, maka tidak ada lagi keraguan dari masyarakat yang akan berkunjung. Dan masyarakat pun merasa aman,” jelasnya.

Menurutnya, ada berbagai hal yang harus dipenuhi oleh setiap bangunan yang hendak mengajukan SLF. Termasuk hal yang paling sepele, yaitu tulisan jalur evakuasi yang selama ini di pandang biasa saja oleh masyarakat. Padahal, hal yang sepele itu memiliki peran yang sangat besar. Terutama ketika terjadi bencana. Dan mayoritas gedung belum memiliki alat pemadam kebakaran (apar). ”Kalau hotel sudah banyak yang memiliki SLF, tapi untuk per guruan tinggi seluruhnya belum mengajukan SLF,” bebernya.

Pria asal Turen, Kabupaten Ma lang, itu juga menyampaikan, saat ini ada sekitar 110 bangunan yang tengah mengantre proses penerbitan SLF di DPUPR. Targetnya, semua gedung yang memberi layanan publik seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, perguruan tinggi, hotel, hingga gedung pemerintahan untuk mengantongi SLF. ”Beberapa gedung pemerintahan kami memang belum miliki SLF.

Untuk balai kota, sekarang masih on progress,” ujar pria yang akrab disapa Sony ini. Tempat publik yang sedang diminta cepat mengurus SLF, salah satunya Pasar Terpadu Dinoyo (PTD). Sebab, pasar itu sudah ditempati pedagang tapi belum punya SLF. Padahal, jumlah orang yang masuk di pasar tersebut bisa mencapai ribuan orang setiap hari. ”Kami sudah melakukan pengawasan (bangunan Pasar Terpadu Dinoyo) dan selalu meng-update perkembangannya setiap hari. Janjinya (urus SLF) selesai tanggal 10 Mei, saya tunggu juga belum kunjung selesai,” katanya.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar