JawaPos.com – Sekitar 80 orang advokat yang tergabung dalam Gerakan 1.000 Advokat Bicara Untuk Kemanusiaan mendatangi Mapolda Riau, Senin (11/2). Mereka meminta Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo untuk segera menyelesaikan perkara penganiayaan satu keluarga di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau.

Yang menjadi korban adalah pasangan suami istri Rajiman, 55; Maryatun, 45; dan anaknya Arazaqul, 11. Mereka tinggal di Dusun Sera, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir, Riau.

Suroto yang merupakan Kuasa Hukum Keluarga Korban mengatakan, penganiayaan itu terjadi pada tahun 2013 silam. Diduga pelaku penganiayaan adalah 3 orang preman yang dibayar oleh oknum anggota DPRD aktif di salah satu daerah di Sumatera Utara (Sumut). Dia juga menjabat sebagai Ketua DPC salah satu partai.

“Sudah tiga Kapolda (Riau) mulai dari Zulkarnain Adinegara, Nandang sampai Kapolda sekarang, tapi kasus ini stagnan. Tidak ada perkembangan. Padahal, tidak ada perkara pelanggaran HAM di Riau yang seberat ini. Tapi penanganan paling minim, paling sepele,” kata Suroto di Polda Riau, Senin (11/2).

Akibat penganiayaan itu, Arazaqul harus menggunakan alat khusus yang terpasang pada bagian perut. Itu di karenakan, ia mengalami penyumbatan pencernaan. Alat itu masih terpasang hingga kini.
Arazaqul juga tak bisa makan dan minum melalui mulutnya. Sebab, tenggorokannya mengalami penyumbatan dan rencananya akan dioperasi secepatnya.

Sedangkan Rajiman, lanjut Suroto, mengalami luka tusuk senjata tajam sedikitnya 25 tusukan di sekujur tubuhnya. Beruntung Rajiman masih bisa diselamatkan meski sekarang tak lagi normal. “Sebelum penganiayaan dilakukan, terduga pelaku sering mengintimidasi korban,” kata dia.

Setelah aksi itu, anak lelaki Rajiman yang lainnya yaitu Sumardi melaporkan penganiayaan itu ke Polsek Panipahan. Polisi bersama masyarakat berupaya mengejar pelaku ke barak yang biasa ditinggali. Akan tetapi, pelaku keburu kabur.

Polisi juga sempat melihat kondisi para korban yang kala itu dirawat di Rumah Sakit Indah Bagan Batu. “Akan tetapi, setelah itu, selama bertahun-tahun perkaranya tidak pernah ditangani dan terhadap para korban yang sudah sembuh pun tidak pernah diperiksa,” sebutnya.

Kemudian, berlanjut pada tahun 2017, dimana polisi memeriksa korban, saksi maupun mengambil bukti visum. Dari rangkaian penyelidikan itu, akhirnya polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Tapi mereka semua hingga kini berstatus DPO.

“Tidak pernah berhasil ditangkap. Begitu juga terkait AB yang sampai sekarang tak pernah dipanggil Polisi,” ucapnya.

Sementara itu, pihak kepolisian mengaku sudah beberapa kali memanggil AB. Pertama di tahun 2011 sebanyak 2 kali. Kemudian di tahun 2018 juga dipanggil 2 kali.

AB juga telah beberapa kali dilakukan upaya jemput paksa. Namun polisi tak berhasil membawanya, dengan alasan AB tidak diketahui keberadaanya.

“Ini sangat aneh. Logikanya untuk mencari dan menangkap penjahat di tengah hutan saja polisi mampu. Masa untuk mencari AB yang jelas alamat kantor dan rumahnya polisi tidak bisa,” sebutnya.

Untuk itu, dia berharap, dengan adanya “Gerakan 1.000 Advokat Bicara Untuk Kemanusiaan” ini dapat menjadi babak baru upaya meraih keadilan yang diterima keluarga Rajiman.

“Harapan kami, perkara ini sudah enam tahun. Dua alat bukti sudah ada. Visum sudah ada di Polres Rohil. Sudah tersangka dan DPO. Semoga dalam waktu dekat ditangkap,” harapnya.

Terpisah, Kepala Sub Direktorat III Ditreskrimum Polda Riau, AKBP Mohammad Kholiq mengatakan bahwa, pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Dia menuturkan gelar perkara itu untuk mengidentifikasi keterlambatan penyidikan.

“Kasus akan kami tindak lanjuti dengan gelar perkara. Apakah ada hambatan atau tidak. Hambatan dari kami atau penyidikan, sehingga kami bisa sampaikan SP2P nya kepada korban,” kata Kholiq.

Editor           : Budi Warsito

Reporter      : Virda Elisya