JawaPos.com – DPC Partai Demokrat Kabupaten Intan Jaya Papua menemukan kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Dua (DPTHP2). Sebanyak 23.111 warga di wilayah tersebut belum masuk dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2019.

Tim Hukum dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Intan Jaya, Nahar A Nasada mengatakan, dari DPTHP2 yang ditetapkan KPU pada 11 Desember 2018 hanya berjumlah 85.340 pemilih. Sedangkan versi dari Dinas Pencatatan Kependudukan dan Sipil (Dukcapil) sebanyak 108.451 orang sudah melakukan perekaman e-KTP.

“Otomatis itu dapat dipastikan bahwa 23.111 orang kehilangan hak pilihnya,” kata Nahar kepada wartawan, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).

Dari data yang berhasil dihimpunnya, Nahar menyebut sebanyak delapan distrik di Kabupaten Intan Jaya ada yang DPT-nya tidak sesuai. Seperti di distrik Sugapa versi DPTHP-2 ada 20.342 pemilih, versi Dukcapilnya 20.229 pemilih.

Distrik Homeyo versi DPTHP2 sebanyak 17.242 pemilih, versi Dukcapil 21.029 pemilih; Distrik Wandai versi DPTHP2 sebanyak 9.119 pemilih, versi Dukcapil sebanyak 8.637; Distrik Mbiandoga versi DPTHP2 (15.498 pemilih), versi Dukcapil (15.699 pemilih).

Kemudian distrik Agisiga versi DPTHP2 (9.132 pemilih), versi Dukcapil (11.214 pemilih); Distrik Hitadipa versi DPTHP2 (11.981 pemilih), versi Dukcapil (13.339 pemilih); Distrik Ugimba versi DPTHP2 (1.134 pemilih), versi Dukcapil (9.562 pemilih); dan Distrik Tomosiga versi DPTHP2 (892 pemilih), versi Dukcapil (8.672 pemilih).

Dari 108.451 orang versi Dukcapil dipastika Nahar sudah dilakukan perekaman e-KTP. Hanya saja 23.111 yang belum masuk DPTHP2 memang belum mempunyai cetak fisik e-KTP.

Untuk menuntaskan persoalan DPT ini, DPC Partai Demokrat telah mencoba berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Intan Jaya. Namun kata dia, tidak ada respons apapun. Pun demikian dengan KPU Provinsi Papua.

“Namun sampai saat ini KPU Kabupaten Intan Jaya belum juga memberikan respons dan terkesan menutup diri,” kata Nahar.

Oleh karena itu, ia lantas mengirim surat kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk segera mengambil tindakan atas hal tersebut. Namun, lagi-lagi belum ada jawaban pasti sampai saat ini.

“Kami sudah memasukkan aduan ke Bawaslu Senin 4 Februari 2019 kemarin, tapi belum juga direspons,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nahar berharap agar temuannya ini segera diproses oleh KPU baik di tingkat daerah maupun pusat. Supaya tidak ada satu orang pun yang kehilangan hak pilihnya.

“Menghilangkan hak pilih orang adalah pelanggaran HAM. Penyelenggara terancam pidana apalagi secara sadar. Soal hak pilihnya dipakai atau tidak itu urusan lain,” pungkas Nahar.

Editor           : Estu Suryowati

Reporter      : Sabik Aji Taufan