JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat calon presiden dan calon wakil presiden pada Kamis (17/1) mendatang. Debat sesi pertama itu akan mengangkat isu hukum, korupsi, HAM dan terorisme.

Menanggapi hal ini, koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriani menilai, debat tersebut hanya formalitas menjelang Pilpres 2019. Dia menilai, KPU cenderung akomodatif dan kompromis kepada kedua pasangan calon.

“Ini mengurangi esensi debat capres-cawpares. Ajang debat hanya formalitas semata,” kata Yati di kantor KontraS, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).

Yati menjelaskan, sikap akomodatif dan kompromis KPU yakni dengan memberikan kisi-kisi soal debat kepada kedua pasangan calon. Hal ini akan menghilangkan jawaban originalitas dari kedua pasangan calon.

“Karena jawabannya sudah disiapkan,” ucapnya.

Selain itu, ditiadakannya penyampaian visi-misi kedua pasangan calon, kata Yati, KPU tidak ingin mempermalukan kedua pasangan calon. Mereka hanya ingin meyakini publik bahwa kedua pasang capres-cawapres layak untuk dipilih.

Oleh karenanya, pegiat HAM ini pesimis pemerintahan mendatang akan fokus terhadap isu pelanggaran HAM. Terutama pelanggaran HAM berat masa kali yang hingga kini belum terselesaikan.

“Kalau prosesnya seperti itu, kami tidak punya harapan bahwa agenda HAM betul-betul muncul dan akan diimplementasikan,” pungkasnya.

Editor           : Kuswandi

Reporter      : Muhammad Ridwan