Radar Malang - Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran Rp20 triliun memancing perhatian publik serta pejabat legislatif.
Permintaan tersebut muncul setelah Pigai mengusulkan peningkatan signifikan dari anggaran awal sebesar Rp60 miliar, yang dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi visi ambisius kementeriannya dalam membangun kesadaran HAM di Indonesia.
Pigai, melalui akun media sosial pribadinya, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendirikan Universitas HAM Internasional yang akan menjadi pusat studi HAM terpadu di dunia, lengkap dengan laboratorium forensik, pusat riset, hingga rumah sakit HAM.
Baca Juga: Mendes Yandri Susanto, Gelar Acara Pribadi Pakai Kop Surat Kementerian Desa
Proyek ini bertujuan untuk memosisikan Indonesia sebagai ikon HAM global.
Selain itu, Pigai menyebutkan bahwa anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa di seluruh Indonesia.
Usulan tersebut mendapat tanggapan kritis dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, menilai bahwa permintaan Pigai harus mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.
Ia menekankan bahwa anggaran sebesar itu harus berdasarkan kebutuhan yang jelas dan kemampuan fiskal pemerintah.
Adies, mengisyaratkan bahwa setiap kementerian harus realistis dalam menyusun anggarannya sesuai prioritas nasional dan kemampuan negara.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengingatkan para menterinya untuk bekerja secara efisien dan tidak membuang-buang anggaran.
Pernyataan Prabowo ini diartikan sejumlah pihak sebagai “sentilan” terhadap pernyataan Pigai, yang dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip penghematan yang tengah ditekankan dalam pemerintahan.
Pigai pun menanggapi kritik yang datang, terutama dari mantan diplomat Dino Pati Djalal yang menyebut permintaan anggaran tersebut tidak masuk akal.
Menurut Pigai, anggaran sebesar itu jika memang negara memiliki kemampuan dan kesiapan finansial.
Namun, meski sudah ada klarifikasi, pernyataan Pigai tetap menjadi sorotan, dan Komisi XIII DPR dikabarkan akan segera memanggilnya untuk memberikan penjelasan rinci terkait permintaan anggaran ini.
Pernyataan Pigai yang mencuat ini, menjadi bahan diskusi dan kritikan yang melibatkan berbagai perspektif, mulai dari politik hingga tanggung jawab moral para pemangku kebijakan.
Dengan adanya kritik yang bermunculan, Kementerian HAM berada dalam sorotan, sekaligus menghadapi tantangan besar untuk menjelaskan alasan dan tujuan dibalik angka Rp20 triliun yang dinilai terlalu tinggi di tengah kebutuhan anggaran negara yang lain. (Salma Audrie)
Editor : Aditya Novrian