RADAR MALANG-Nusron Wahid adalah sosok yang dikenal luas di Indonesia, baik sebagai politisi maupun sebagai aktivis. Lahir pada 12 Oktober 1973 di Kudus, Jawa Tengah, perjalanan kariernya mencerminkan dedikasi dan komitmen terhadap pengabdian masyarakat, terutama dalam bidang agraria dan perlindungan tenaga kerja.
Nusron memulai pendidikan dasarnya di Kudus sebelum melanjutkan ke Universitas Indonesia, di mana ia meraih gelar Sarjana Sastra dengan fokus pada Ilmu Sejarah. Selama masa kuliah, ia aktif dalam organisasi mahasiswa, termasuk menjadi Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 1998-2000.
Aktivisme ini membawanya terlibat dalam berbagai isu sosial dan politik, yang kemudian menjadi fondasi bagi karier politiknya.
Setelah menyelesaikan pendidikan S1, Nusron melanjutkan studi S2 di Institut Pertanian Bogor dengan fokus pada Ilmu Ekonomi. Selama periode ini, ia juga bekerja sebagai wartawan dan peneliti, memperluas wawasan dan pengalamannya di bidang sosial ekonomi.
Karier politik Nusron dimulai ketika ia bergabung dengan Partai Golkar. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk periode pertama pada tahun 2004. Selama masa jabatannya, Nusron aktif di Komisi VI yang membawahi bidang perdagangan, industri, dan investasi.
Ia terpilih kembali pada pemilu berikutnya dan terus berkiprah di DPR hingga tahun 2015. Pada tahun 2014, Nusron ditunjuk sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Di posisi ini, ia berfokus pada perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan memperbaiki sistem penempatan tenaga kerja agar lebih efisien dan aman. Salah satu inovasi yang diperkenalkannya adalah sistem deteksi dini untuk melindungi pekerja migran dari berbagai masalah yang mungkin mereka hadapi.
Setelah menjabat di BNP2TKI hingga tahun 2019, Nusron kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024. Namun, puncak kariernya terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.
Sebagai Menteri ATR/BPN, Nusron menghadapi tantangan besar terkait sertifikasi tanah dan penanganan mafia tanah yang masih merugikan masyarakat. Ia berkomitmen untuk menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta memperkenalkan sertifikat tanah elektronik untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah.
Dalam menjalankan tugasnya, Nusron juga membentuk Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah yang bertujuan untuk menindak tegas praktik-praktik ilegal yang merugikan rakyat.
Melalui inisiatif ini, ia berharap dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan tanah serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya agraria.
Selama perjalanan kariernya, Nusron Wahid selalu menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik dalam kapasitasnya sebagai aktivis maupun pejabat publik, ia berusaha untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
Dengan pengalaman luas di berbagai sektor—mulai dari aktivisme mahasiswa hingga jabatan strategis di pemerintahan—Nusron Wahid kini menjadi salah satu tokoh penting dalam pembangunan agraria di Indonesia.
Ia terus berupaya untuk mewujudkan visi pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dalam era modern ini, tantangan yang dihadapi Nusron tidaklah ringan. Namun, dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang kaya dalam dunia politik serta pelayanan publik, ia memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia.
Dengan demikian, perjalanan karier Nusron Wahid adalah contoh nyata bagaimana seorang aktivis dapat bertransformasi menjadi pemimpin yang berpengaruh dalam pemerintahan, dengan misi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang adil dan transparan. (Adrian Irfan Pratama)
Editor : Aditya Novrian