RADAR MALANG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 20 menara hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah selesai dibangun dan siap ditempati.
Baca Juga: Progres IKN: Pembangunan Modern dan Berkelanjutan di Nusantara
Maruarar menegaskan bahwa pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.
“Pembangunan tower di IKN yang sudah selesai ada 20 tower, dan itu bisa digunakan,” ujar Maruarar dalam konferensi pers seusai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.
Pembangunan ini merupakan bagian dari tahap II proyek IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa sebanyak 47 menara rumah susun (rusun) untuk ASN di IKN ditargetkan selesai pada 2025.
Selain itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga menargetkan bahwa seluruh menara hunian untuk ASN di IKN akan rampung pada Maret 2025.
Hal ini menandakan percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang siap mendukung aktivitas para ASN.
Tidak hanya melaporkan perkembangan pembangunan hunian di IKN, Maruarar juga menyampaikan kepada Presiden mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan perumahan prorakyat.
Kebijakan ini mencakup pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Serta pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga: Training Center Timnas di IKN Rampung Desember 2024, Siap Jadi Markas Baru Garuda
Selain itu, ia juga melaporkan hasil renovasi tower di Wisma Atlet yang nantinya akan diperuntukkan bagi MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri.
Dalam laporan kepada Presiden, Maruarar menyebutkan bahwa pemerintah telah membangun dan menyalurkan lebih dari 130.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat harus terus disosialisasikan secara masif ke seluruh daerah agar benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat.
Baca Juga: Masjid Negara di IKN Ditargetkan Rampung untuk Idul Fitri 2025
“Presiden meminta kebijakan prorakyat oleh Presiden Prabowo yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB dari 5 persen menjadi 0 persen, retribusi PBG dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini harus disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR,” jelas Maruarar.(fd)