JOGJAKARTA – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang bebas korupsi pasca pelantikan kepala daerah di Jogja Expo Center, Rabu (19/3).
Diselenggarakan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, rakor diikuti oleh seluruh kepala daerah. Mulai dari wilayah Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Turut hadir bersama Wali Kota Wahyu Hidayat yakni Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita dan Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan rakor ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk kembali memperkuat komitmen pasca pelantikan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. “Komitmen antikorupsi ini dapat mendorong keberhasilan implementasi program Dasa Bhakti yang digagas dalam visi menuju Malang Mbois dan Berkelas,” ujar Wahyu.
Dalam rakor ini, Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto memberikan arahan tentang komitmen antikorupsi untuk kepala daerah. Wahyu mengatakan, dalam rakor tersebut, Ketua KPK mengingatkan bahwa rapat koordinasi kepala daerah pasca pelantikan menjadi momentum untuk menguatkan komitmen.
“Komitmen untuk bisa memerangi korupsi di daerahnya masing-masing. Hari ini kami hadir berkomitmen bahwa ada delapan area pencegahan korupsi pada MCP KPK, itu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan indikator-indikatornya," ucap Wahyu.
Lebih lanjut Wahyu menekankan bahwa komitmen antikorupsi ini harus didukung oleh seluruh perangkat daerah. Hal ini sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan daerah guna merealisasikan Program Dasa Bhakti. “Misi keempat kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis. Artinya setiap proses pemerintahan harus berjalan bebas dari praktik korupsi,” tandasnya.
Wahyu menambahkan, engan pemerintahan yang bersih, maka pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan dengan baik. “Maka Program Dasa Bhakti dapat berjalan optimal, salah satunya jika didukung oleh komitmen seluruh perangkat daerah untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dan berintegritas," bebernya.
Karenanya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi. "Kepala perangkat daerah telah menandatangani pakta integritas. Termasuk parameter di tujuh area MCP. Karena hampir seluruh OPD itu termasuk dalam delapan area tersebut. Dan saya minta seluruh perangkat daerah, ketujuh area ini bisa dilakukan dengan baik oleh masing-masing perangkat daerah," pungkasnya.
Untuk diketahui, delapan area intervensi utama yang menjadi fokus MCP KPK yaitu; perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak daerah.
Editor : A. Nugroho