MALANG - Musrenbang harus bisa menjawab tantangan pembangunan 5 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin saat menjadi pembicara di Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi Publik rancangan awal RPJMD Kota Malang 2025-2029 di Grand Mercure Hotel Malang Mirama, Rabu (19/3).
Mewakili Wali Kota Wahyu Hidayat yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogyakarta, Ali mengatakan di era transisi pemerintahan seperti sekarang, Musrenbang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan suatu daerah.
Menurutnya, dinamika dan tantangan pembangunan di perkotaan seperti Kota Malang perlu disikapi dengan perencanaan yang baik. Selain itu salah satu poin yang wajib diperhatikan yaitu menyelaraskan antara pembangunan nasional dan juga pembangunan di tingkat provinsi.
“Perlu kita pahami bersama, Musrenbang ini punya peran besar dalam berhasil tidaknya pembangunan, dari sini kita bisa melihat bagaimana arah pembangunan lima tahun ke depan, ini tidak bisa main-main dan perlu dirumuskan dan direncanakan dengan baik,” bebernya.
Ali mengatakan bahwa semua pihak pastinya bisa memahami bagaimana karakteristik masalah di perkotaan yang jadi tantangan yang harus bisa dijawab lewat Musrenbang. “Dan kita tidak boleh lupa agar selaras dengan arah pembangunan nasional dan juga provinsi, semua memiliki arah yang terstruktur,” jelasnya.
Karena itulah, Ali mengatakan bahwa Musrenbang harus bisa menjawab tantangan pembangunan. Mengingat karena indikator dan indeks pembangunan manusia, ada gini rasio, ada tingkat pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. “Belum lagi masalah kronisnya perkotaan yang selalu identik dengan banjir dan kemacetan. Jadi ini saya juga menyampaikan pesan Pak Wali Kota bagaimana nantinya penanganan ini semua bisa terintegrasi seluruh Malang Raya agar kita bisa selesaikan bersama-sama,” tegasnya.
Terkait dengan program dan janji politiknya bersama Wali Kota Wahyu Hidayat, Ali mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. “Pak Wali dan saya sudah berkoordinasi dengan perangkat daerah, intinya komitmen ini bisa kita lakukan dan bertahap di tahun 2025 ini karena ada kewenangan untuk menyesuaikan sesuai dengan program kami. Jadi perlu ditegaskan program unggulan ini tidak terpengaruh dengan adanya efisiensi anggaran karena efisiensi lebih konsen pada perjalanan dinas dan belanja yang tidak memiliki outcome bagi masyarakat,” jelasnya.
Karena itulah, Ali kembali menyampaikan amanah Wali Kota Malang agar semua stakeholder turut serta mendukung program unggulan dan Dasa Bhakti demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Malang.
“Maka sekali lagi sesuai pesan Pak Wali, apalagi semua pihak ada di sini, kami mengajak semua bersatu, agar komitmen Mbois Berkelas ini mampu kita implementasikan dengan baik selama lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam acara yang diinisiasi Bappeda Kota Malang ini, turut hadir Kepala BPKAD Proninsi Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, perwakilan Forkopimda Kota Malang, sejumlah Ketua I TP. PKK Kota Malang, kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan, pelaku dunia usaha, akademisi, serta elemen dan komunitas masyarakat yang dalam kesempatan itu juga melakukan penandatanganan komitmen bersama.
Editor : A. Nugroho