RADAR MALANG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan wacana kontroversial vasektomi atau kontrasepsi permanen pada pria akan menjadi syarat bagi keluarga prasejahtera untuk menerima bantuan sosial di wilayahnya.
Tak hanya itu, Dedi juga mengusulkan insentif sebesar Rp 500 ribu bagi warga yang bersedia menjalani prosedur tersebut.
Langkah ini, menurut Dedi, diambil sebagai respons atas tingginya permintaan bantuan biaya persalinan yang nilainya bisa mencapai Rp 25 juta, terutama untuk kelahiran anak keempat atau kelima yang umumnya dilakukan melalui operasi caesar.
Baca Juga: Mahasiswa Harus Tahu! Manajemen Keuangan Jadi Kunci Sukses Sejak Muda
“Banyak yang meminta bantuan biaya lahiran, dan rata-rata itu anak keempat atau kelima. Biayanya tidak sedikit, bisa sampai Rp 25 juta,” ujar Dedi usai rapat koordinasi di Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025.
Menurut Dedi, tanggung jawab sebagai orang tua tidak hanya sebatas menikah, tetapi juga mencakup kemampuan membiayai kehamilan, persalinan, hingga pendidikan anak.
“Kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua,” tegasnya.
Baca Juga: Pria asal Gondanglegi Tercebur Sumur dengan Kedalaman 15 Meter
Kebijakan ini bertujuan menekan angka kelahiran dan menurunkan tingkat kemiskinan yang menurut Dedi cenderung lebih tinggi pada keluarga dengan lebih dari dua anak, sehingga beban negara dalam bentuk bantuan sosial menjadi terpusat pada kelompok yang sama.
Kebijakan ini diusulkan juga menjadi upaya agar bantuan sosial atau beasiswa bisa lebih merata.
Dedi menekankan pentingnya peran pria dalam program Keluarga Berencana (KB).
Baca Juga: Hambat Aliran Air, 22 Bangunan liar di Desa Gemurung Dibongkar
Ia berharap, para suami atau ayah penerima bantuan sosial bersedia menjalani vasektomi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga, sekaligus agar beban pengendalian kelahiran tidak selalu dibebankan pada perempuan.
"Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan," ujarnya
Program KB pria, menurut Dedi, sudah mulai berjalan di sejumlah daerah.
Baca Juga: Waspadai Truk Tebu Memicu Kemacetan di Kabupaten Malang
Setiap Rabu, kegiatan vasektomi digelar dan peserta mendapatkan insentif Rp 500 ribu dari pemerintah provinsi.
"Kemarin di Bandung sudah, nanti tiap Rabu ada kegiatan vasektomi dan yang divasektomi dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur," ucap Dedi.
Vasektomi sendiri merupakan prosedur kontrasepsi permanen pada pria dengan memotong dan mengikat saluran sperma, tanpa memengaruhi produksi hormon testosteron, libido, maupun kemampuan ereksi.
Baca Juga: Bedengan Sedot Seribu Wisatawan dalam Sehari
Pria yang telah menjalani vasektomi tetap dapat mengalami orgasme dan ejakulasi, meski tanpa sperma.
Kebijakan dedi mulyadi ini menjadi sorotan publik hingga tagar #vasektomi menjadi trending di sosial media X.
Meskipun kebijakan ini ditujukan untuk hal baik, ternyata masih terdapat pro kontra di tengah masyarakat.
Baca Juga: Mangliawan-Talok Akan Menjadi Jalan Provinsi
Kebijakan Dedi Mulyadi ini dianggap melanggar hak individu karena sifatnya yang memaksa dan mengikat secara permanen melalui prosedur vasektomi.
Dapat diprediksi bahwa implementasi kebijakan ini akan mendapat berbagai tantangan dari masyarakat.(NR)