BATU – Sejumlah pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) DPC Malang Raya sambat dengan adanya kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah. Karena imbas dari kebijakan tersebut omzet para pelaku usaha pariwisata anjlok.
Ketua ASPPI Malang Raya Hendri Wijaya dalam acara Hahal Bihalal di basecamp Kaliwatu Rafting Kota Batu, Rabu (7/5) mengatakan bahwa kebijakan efisiensi berimbas ke mana-mana termasuk ke dunia pariwisata. Gara-gara kebijakan itu banyak order yang dibatalkan. “Semuanya terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ini,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Provider Outbound Indonesia (HPOI) Kota Batu Usman Hadi, menurut dia industri pariwisata di Kota Batu saat ini banyak yang terpaksa harus berpuasa dengan lahirnya kebijakan efisiensi. Karena sejumlah instansi pemerintah yang biasanya banyak memanfaatkan wahana outbound ketika mengadakan kegiatan di Kota Batu, kini sudah tidak ada lagi. ”Banyak booking-an yang dibatalkan, termasuk booking-an hotel untuk acara wisuda siswa, juga dibatalkan walaupun sudah DP,” ungkapnya.
Selain itu, ada dampak lain terhadap tenaga kerja, yang mana ada usaha pariwisata yang mengurangi jam kerja karyawannya. Dari awalnya 6 hari kerja dikurangi diberlakukan 4 hari kerja 3 hari libur. Yang mana, pengurangan tersebut juga berdampak terhadap pendapatan pekerja. “Kalau kebijakan seperti ini terus diterapkan, dampaknya sangat berbahaya. Harapan kami segera dikembalikan seperti semula agar usaha pariwisata segera pulih,” harapnya.
Begitu juga yang disampaikan oleh Gozali dari ASPPI Malang, dia menyebut kampus juga ada pemotongan anggaran yang cukup besar. Untuk itu dia meminta anggota ASPPI dalam menyikapi ini harus terus menyuarakan ini ke pemerintahan atau pemegang kebijakan. “Karena banyak sektor yang menjadi korban. Kalau tidak ada yang menyuarakan dikira baik-baik saja,” katanya.
Perwakilan katering dari Kota Batu, Odi juga meminta solusi dari pemerintah pusat presiden dan DPR. Menurut dia pemerintah harus memberi solusi dari munculnya kebijakan efisiensi tersebut, karena sejak dikeluarkan sampai saat ini belum ada solusi. “Maka kita tanya solusi kepada negara, bagaimana ini,” katanya.
Selain usaha pariwisata kebijakan efisiensi juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Menurut akademisi dari FIB Universitas Brawijaya (UB) Dewi Utari, dosen juga terdampak, salah satu contohnya untuk biaya perjalanan saat ini tinggal 30 persen.
Sementara itu Dwi Nova Andriany adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Batu memahami kondisi yang dialami oleh dunia usaha pariwisata saat ini. “Kami siap mewadahi masukan-masukan dari pelaku dunia pariwisata ini,” katanya.(lid)
Editor : Kholid Amrullah