RADAR MALANG - Era media sosial menghadirkan kebebasan berekspresi, namun di saat bersamaan melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang mengintai dalam diam. Kekerasan seksual kini tak hanya berbentuk fisik, tetapi juga hadir dalam wujud digital, lebih sunyi, lebih kejam. Fenomena revenge porn dan body shaming menjadi dua dari sekian wajah kekerasan seksual berbasis gender yang mencuat di ruang siber.
Kekerasan ini kerap menimpa perempuan sebagai target utama, menyasar tubuh dan privasi mereka. Sayangnya, banyak pelaku masih lolos dari jerat hukum, sementara korban dihantui trauma dan stigma berlarut-larut.
Revenge Porn: Luka Privasi yang Tak Terlihat
Revenge porn adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, biasanya sebagai bentuk balas dendam. Kasus ini marak terjadi karena kemudahan akses dan fitur anonim di media sosial. Menurut Komnas Perempuan, hampir 1.700 kasus kekerasan siber berbasis gender dilaporkan sepanjang 2023, dan revenge porn menjadi salah satu bentuk paling destruktif.
Baca Juga: Apa yang Harus Dilakukan Saat Melihat Kekerasan Seksual? Ini Panduan untuk Orang Sekitar
Kejahatan ini tak hanya merusak reputasi korban, tapi juga berdampak pada kondisi psikologis jangka panjang. Korban mengalami kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa aman di ruang digital. Teknologi deepfake pun menambah ancaman, memanipulasi wajah dan tubuh korban dalam video palsu yang tampak meyakinkan.
Body Shaming dan Standar Kecantikan yang Menyakitkan
Di sisi lain, body shaming menjadi bentuk kekerasan verbal yang mengakar dalam budaya patriarki di media sosial. Komentar seperti “gendut”, “hitam”, atau “tidak cantik” bukan lagi candaan, melainkan serangan terhadap identitas tubuh seseorang. Korban sering kali tidak hanya terluka secara emosional, tetapi juga mengalami gangguan makan, rendah diri, hingga isolasi sosial.
Penelitian menunjukkan, body shaming berdampak langsung pada kesehatan mental, terutama perempuan muda. Standar kecantikan yang tak realistis memperparah tekanan, mendorong mereka merasa tidak cukup baik di mata publik.
Kekerasan Seksual Digital Lain yang Terabaikan
Tak berhenti pada revenge porn dan body shaming, kekerasan seksual digital juga mencakup perilaku lain seperti victim blaming, penyebaran sexting tanpa izin, hingga komentar pelecehan seksual secara massal. Semuanya menjadikan media sosial sebagai ladang kekerasan yang tersembunyi namun nyata.
Baca Juga: Satgas PPKS di Kampus Malang: Garda Terdepan atau Sekadar Formalitas?
Bentuk-bentuk kekerasan ini sering kali tidak ditindak serius oleh platform digital, yang hanya mengandalkan sistem pelaporan tanpa solusi jangka panjang. Akibatnya, banyak korban memilih diam karena merasa tidak akan mendapat keadilan.
Suara Aktivis: Saatnya Bertindak, Bukan Sekadar Peduli
Aktivis dan pegiat hak perempuan menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual digital. Mereka menuntut regulasi yang lebih kuat, edukasi publik yang berkelanjutan, serta peningkatan literasi digital yang sensitif gender.
Pendampingan psikologis dan dukungan sosial juga harus diutamakan agar korban tidak merasa sendirian. Komnas Perempuan menegaskan bahwa kekerasan seksual digital merupakan pelanggaran HAM yang serius dan tidak bisa dianggap sepele.
Menutup Luka Digital dengan Aksi Kolektif
Fenomena revenge porn dan body shaming adalah bukti bahwa ruang digital belum aman bagi semua. Diperlukan sinergi antara regulasi, teknologi, pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan media sosial yang sehat dan adil gender.
Tanpa langkah konkret, kekerasan seksual digital akan terus berulang, merampas hak, martabat, dan rasa aman jutaan perempuan di Indonesia. Sudah saatnya kita bertanya: jika layar tak bisa melindungi, lalu apa yang bisa? (my)
Editor : Aditya Novrian