RADAR MALANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak awal digadang-gadang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dasar di berbagai wilayah Indonesia, kini menuai sorotan publik.
Pasalnya, selama masa libur sekolah, bantuan MBG justru diberikan dalam bentuk bahan makanan mentah dan camilan kemasan, bukan sajian matang bergizi seperti biasanya.
Program MBG diluncurkan dengan tujuan utama menyediakan satu kali makan bergizi setiap hari bagi siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah.
Baca Juga: Ramai Isu MBG Diganti Bahan Mentah, BGN Angkat Suara
Pemerintah berharap, melalui program ini, masalah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak usia sekolah dapat ditekan secara signifikan.
Sejak dimulai awal tahun ini, MBG mendapat banyak sambutan positif, terutama dari daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi.
Namun, memasuki masa libur sekolah di pertengahan tahun, implementasi MBG mengalami perubahan signifikan.
Alih-alih menyediakan paket makan siap konsumsi seperti nasi dengan lauk pauk dan sayur, siswa malah menerima paket berisi mie instan, biskuit, susu bubuk, dan beberapa bahan mentah seperti beras dan telur. Foto-foto distribusi bantuan ini pun viral di media sosial, memicu gelombang kritik dari netizen.
Baca Juga: Prabowo Bertemu Bill Gates, Bahas Dukungan Program Makan Bergizi Gratis
Banyak warganet mempertanyakan esensi program MBG selama libur sekolah.
“Ini mah bukan makan bergizi gratis, ini mah dapet sembako plus snack,” tulis salah satu pengguna platform X.
Beberapa orang tua mengeluhkan bahwa bahan mentah belum tentu bisa langsung diolah karena keterbatasan alat masak atau tenaga di rumah. Lainnya menilai camilan kemasan tidak mencerminkan nilai gizi seimbang seperti yang dijanjikan program ini.
Baca Juga: Dapur MBG Ketiga Berlokasi di Jalan Tlogowaru,Kecamatan Kedungkandang Beroperasi 1 Juli
Meski demikian, sejumlah pejabat daerah berdalih bahwa distribusi bahan mentah merupakan adaptasi logistik selama masa libur, agar bantuan tetap bisa tersalurkan meski anak-anak tidak hadir di sekolah.
“Kami tetap berupaya menjaga nilai gizi dalam setiap paket, meski bentuknya disesuaikan dengan situasi,” ujar salah satu perwakilan dinas sosial setempat.
Saat ini, sejumlah LSM dan pengamat kebijakan publik mendesak evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG, agar program tidak hanya mengedepankan distribusi, tetapi juga efektivitas dan kebermanfaatan di lapangan.
Masyarakat berharap, bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak tidak justru terjebak pada formalitas penyaluran yang kurang berdampak nyata. (fi)
Editor : Aditya Novrian