MALANG KOTA - Jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Malang semakin berkurang. Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Lukman Hidayat mengatakan, semula pihaknya mencatat ada 2.191 rutilahu pada 2020.
Berkat perbaikan rutin yang dilakukan pemkot, jumlah rutilahu berkurang menjadi 1.106 unit pada 2023. ”Pada tahun berikutnya, kami kembali mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki 100 rutilahu. Sementara tahun 2025 ada 50 rutilahu,” kata Lukman. Dia menyebut bahwa proses perbaikan untuk tahun ini masih berjalan.
Sampai dengan Juli, pihaknya sudah memperbaiki 35 rutilahu. Tahun ini, ada rutilahu di 10 kelurahan yang mendapat jatah perbaikan. Seperti di Kelurahan Buring, Kelurahan Wonokoyo, Kelurahan Arjowinangun, dan Kelurahan Polehan. Karena program perbaikan rutilahu rutin dilakukan setiap tahun, jumlahnya terus berkurang dalam lima tahun terakhir.
Saat ini, yang masih belum tergarap ada 859 rutilahu. Lukman melanjutkan, dalam program perbaikan rutilahu itu, setiap keluarga yang menjadi penerima manfaat mendapat bantuan dana senilai Rp 20 juta. Terdiri dari Rp 17,5 juta untuk material dan Rp 2,5 juta untuk gaji tukang.
Keluarga penerima manfaat yang berhak mendapat bantuan perbaikan rutilahu tidak sembarangan. Mereka sudah disurvei lebih dulu oleh tenaga fasilitator lapangan (TFL). Jika ditotal, tahun ini pemkot telah menggelontorkan dana Rp 1 miliar untuk perbaikan 50 rutilahu. ”Namun kami tidak bergerak sendiri. Dalam perbaikan rutilahu setiap tahun, ada bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN, CSR, hingga Baznas,” imbuh pejabat eselon III B Pemkot Malang tersebut.
Salah satu warga yang tahun ini mendapat jatah perbaikan rutilahu adalah Ariyanto. Dia tinggal di Jalan Kresna Nomor 29, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, bersama istri dan anaknya yang berusia 19 tahun. ”Kami berharap, bantuan pendanaan bisa segera dicairkan,” kata dia saat ditemui koran ini. (mel/by)
Editor : A. Nugroho