MALANG KOTA – Rencana pengoperasian Bus Trans Jatim di Kota Malang terus dimatangkan. Setelah diminta menyiapkan feeder secara mandiri, Pemkot Malang kini mulai menyiapkan sejumlah skema agar layanan pengumpan bisa berjalan tanpa membebani anggaran daerah.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengoptimalkan angkutan kota (angkot) yang sudah beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang R Widjaja Saleh Putra mengatakan, langkah itu dinilai paling realistis dibandingkan membeli armada baru.
”Kalau harus pengadaan baru, biayanya sangat besar. Satu unit saja bisa mencapai Rp 40 juta, belum termasuk gaji sopir, BBM, dan perawatan,” ujarnya kemarin (12/10).
Dengan memanfaatkan armada angkot yang sudah ada, Pemkot berharap biaya operasional lebih efisien. Meski begitu, Jaya menegaskan, semua skema tetap disiapkan sambil menunggu keputusan final dari Pemprov Jawa Timur. ”Kami akan berkoordinasi lagi dengan Dishub Jatim untuk memastikan bentuk kerja samanya seperti apa,” lanjutnya.
Pemkot juga menyoroti pengalaman daerah lain yang lebih dulu menjalankan sistem serupa. Salah satunya Lamongan, yang baru saja membuka koridor Bus Trans Jatim pada 7 Oktober lalu. ”Kami ingin pelajari modelnya, termasuk bagaimana pola pengelolaan antara pemerintah daerah dan provinsi,” kata Jaya.
Sambil menunggu hasil koordinasi, Dishub Malang mulai memetakan potensi rute feeder agar tidak tumpang tindih dengan jalur utama Bus Trans Jatim. Saat ini rute utama masih dimatangkan, namun rencana sementara, bus akan beroperasi dari Terminal Hamid Rusdi menuju Terminal Landungsari.
Rutenya diproyeksikan melewati Jalan Mayjend Sungkono, Jalan Ki Ageng Gribig, Balai Kota Malang, Kajoetangan Heritage, Jalan Veteran, hingga Jalan Gajayana. Dari Landungsari, bus akan melanjutkan perjalanan ke Kota Batu dan berhenti di Terminal Batu.
”Kalau sistemnya sudah jelas dan rutenya pasti, kami baru bisa tentukan bentuk feeder-nya,” pungkas Jaya. (mel/adn)
Editor : A. Nugroho