MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih memiliki pekerjaan rumah terkait pengurangan. Menyandang predikat sebagai kota pendidikan, jumlah pengangguran terdidik tergolong tinggi. Yakni 7,3 persen atau 33 ribu warga atau penduduk belum mendapatkan pekerjaan.
Definisi pengangguran terdidik adalah warga yang belum mendapatkan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan minimal SMA hingga strata tiga (S3).
Sedangkan jenis pengangguran yang lebih familier adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kategori ini tanpa memandang latar belakang pendidikan.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, tingginya pengangguran terdidik merupakan fenomena lazim di kota pendidikan.
Sebab, banyak mahasiswa yang berasal dari luar kota dan belum mendapatkan pekerjaan, tidak kembali ke kota asalnya.
Meskipun bukan asli Kota Malang, dia mengatakan, mereka tetap dihitung sebagai penyumbang angka pengangguran.
Sebab berdomisili di kota pendidikan. ”Setiap tahun jumlah lulusan di Kota Malang sangat tinggi. Di sisi lain, peluang kerja tidak sebanding dengan itu (lulusan). Hal ini juga terjadi di kota pendidikan lain,” kata Wahyu.
Dia juga menyoroti pergeseran minat kerja dari kalangan terdidik. Saat ini banyak yang memilih bekerja di sektor informal.
Seperti sebagai konten creator atau influencer. ”Ini masuk kategori pekerjaan, meskipun masuk informal," imbuhnya.
Untuk mengurangi angka pengangguran terdidik, pemkot bakal menggencarkan program yang menghubungkan dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Diharapkan sebelum siswa jenjang SMA maupun mahasiswa lulus, mereka sudah mendapatkan perusahaan yang membutuhkan jasa mereka.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai upaya penurun angka pengangguran perlu diiringi dengan pemetaan data yang akurat.
Tujuannya agar kebijakan tepat sasaran. ”Perlu data yang akurat untuk mengetahui apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah cukup atau belum,” tutur Mia.
Dia mendorong Pemkot Malang memanfaatkan sistem PDKTSam Reborn untuk memperkuat pendataan tenaga kerja di semua sektor.
Dengan data yang terpusat, akan mempermudah dalam memetakan pengangguran secara lebih akurat. "Kami juga mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan kerja sama lintas daerah agar serapan tenaga kerja semakin luas,” pungkasnya. (adk/dan)
Editor : A. Nugroho