RADAR MALANG – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki cukup dana untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Dana tersebut, menurutnya, akan bersumber dari uang negara hasil sitaan para koruptor yang dikembalikan ke kas negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo menanggapi pertanyaan wartawan mengenai rencana pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran proyek kerja sama Indonesia dan Tiongkok tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembayaran utang Whoosh tidak akan membebani keuangan negara. Hal ini disebabkan oleh upaya pemerintah saat ini untuk memulihkan dan mengamankan aset-aset negara yang sebelumnya telah disalahgunakan oleh individu-individu korup.
“Duitnya ada, kita mampu, kita kuat. Uangnya dari duit negara yang tadinya dikorupsi, saya hemat, enggak saya kasih kesempatan untuk dikorupsi lagi,” ujar Prabowo, dikutip dari Kumparan, Senin (4/11/2025).
Ia menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmennya untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara, sehingga dana publik dapat dimanfaatkan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat.
Menurut Prabowo, dana yang diperoleh dari sitaan atau pengembalian akibat tindak pidana korupsi seharusnya disalurkan kembali kepada masyarakat melalui program-program yang memberikan manfaat besar.
Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mendanai proyek-proyek strategis nasional, seperti Kereta Cepat Whoosh. Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung merupakan kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dengan total investasi yang melebihi Rp 100 triliun. Dalam kesepakatan kerjasama ini, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membayar cicilan utang kepada pihak Tiongkok.
Prabowo menyatakan bahwa total pembayaran tersebut sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahun. Menurutnya, angka ini masih dianggap wajar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar Rp 1,2 triliun per tahun. Mengurangi macet, polusi, perjalanan semua dihitung,” ujarnya.
Ia melihat proyek kereta cepat bukan hanya sebagai alat transportasi saja, melainkan juga sebagai lambang kemajuan dan efisiensi waktu untuk mendukung produktivitas bangsa. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah pusat saat ini akan mengambil alih penuh tanggung jawab atas proyek tersebut.
Ia meminta masyarakat untuk menghentikan perdebatan mengenai pembagian tanggung jawab antara lembaga atau badan usaha. Pemerintah akan menjamin bahwa semua proses berlangsung dengan transparan dan mematuhi aturan yang ada.
“Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut,” tegasnya. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh tidak harus membebani APBN secara berlebihan.
Sebaliknya, dana yang selama ini diperoleh dari penyitaan aset koruptor dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk memenuhi kewajiban negara sambil juga mendanai program-program pembangunan yang lebih efisien.
Prabowo menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan cermat, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (gg)
Editor : A. Nugroho