KEPANJEN - Percepatan penanganan stunting di Kabupaten Malang terus diupayakan. Untuk mewujudkan penurunan stunting, Pemkab Malang mendorong sinergi lintas sektor agar penanganan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga desa.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Muslimin saat memaparkan strategi percepatan penurunan stunting kemarin. “Stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi isu pembangunan SDM yang harus ditangani bersama lintas sektor,” ucapnya.
Baca Juga: Lintas Sektoral Matangkan Persiapan Jelang Porseni MI Kabupaten Malang
Sejumlah langkah strategis disiapkan. Mulai dari penyamaan persepsi pimpinan daerah, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), hingga pembangunan satu data terpadu berbasis by name by address. Peran kader posyandu dan pemerintah desa diperkuat sebagai ujung tombak intervensi di lapangan. Dengan demikian, data menjadi akurat dan intervensi tepat sasaran.
Selain itu, integrasi program dalam perencanaan dan penganggaran daerah juga menjadi fokus. Sinkronisasi sumber pendanaan, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, maupun Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan mampu menghindari tumpang tindih program.
Keterlibatan dunia usaha, media, dan masyarakat juga terus didorong untuk memperluas dukungan sosial. Sehingga perubahan perilaku dan pola asuh keluarga bisa berjalan cepat. “Tanpa komitmen pimpinan dan dukungan semua pihak, sinergi hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata,” kata Muslimin.
Baca Juga: Pengamat Sebut KIB Bisa Menang dengan Kerja Lintas Sektor dan Struktur
Melalui langkah terpadu tersebut, Pemkab Malang menargetkan lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah menuju Indonesia bebas stunting. (yun/dan).
Editor : A. Nugroho