MALANG KOTA, RADAR MALANG - Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyebut bahwa semester pertama tahun ini cukup berat bagi pelaku UMKM.
Karena itu, dia menyebut bahwa saat ini ada kecenderungan UMKM memilih dana internal untuk perputaran modal. Bukan lagi memanfaatkan layanan perbankan. ”Saat ini masih banyak UMKM yang berprinsip lebih baik bisnis stagnan asal tidak banyak utang,” ujar Eko.
Baca Juga: UMKM Dominasi Penyaluran Kredit, Sampai Juli Nominalnya Capai Rp 35,68 Triliun
Latar belakangnya karena literasi pelaku UMKM terkait produk dan akses pembiayaan perbankan masih rendah. Pekerjaan rumah (PR) selanjutnya yakni permintaan untuk konsumsi barang dari sektor UMKM belum meningkat secara signifikan.
Sementara itu, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) Hendi Subandi menilai kinerja penyaluran kredit UMKM stabil dan terjaga di Kota Malang. Itu menjadi kabar di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti.
”Demikian juga profil risiko (NPL) juga masih terjaga yakni di angka 3,12 persen,” sebut Hendi. Sementara untuk pertumbuhan kredit masih didominasi sektor korporasi dan komersial. Kredit UMKM memang tumbuh, tapi masih belum mampu mengimbanginya.
Baca Juga: Enam Bulan, 1.604 UMKM di Kota Malang Dipastikan ”Naik Kelas”
Hendi melanjutkan, di Kota Malang saat ini sudah cukup baik dari sisi penyaluran kredit UMKM. Prosesnya mudah, memiliki inovasi skema pembiayaan dan sudah berbasis digital.
”Sekarang ada 30 kementerian dan lembaga yang memiliki program untuk pembiayaan UMKM,” beber Hendi. Namun yang perlu menjadi atensi yakni bagaimana penyaluran kredit tidak hanya memudahkan akses pembiayaan atau memperbesar pembiayaan.
Namun juga bisa tepat sasaran sehingga tidak bertumpuk. Hendi melihat, selama ini masih ada UMKM yang mendapat lebih dari satu pembiayaan. Sebab, data penerimaan pembiayaan untuk UMKM belum terintegrasi.
Hendi menambahkan, selain pembiayaan, pelaku UMKM juga perlu peningkatan literasi keuangan. Tujuannya untuk mempersempit UMKM memanfaatkan celah pembiayaan informal. ”Misalnya rentenir dan pinjaman online ilegal,” bebernya. Kemudian perlu juga pergeseran pembiayaan ke UMKM. Terutama dari program pembiayaan pemerintah. (aff/mel/by)
Editor : A. NugrohoSumber : Radar Malang