MALANG KOTA, RADAR MALANG - Rencana operasional jalan tembus Griyashanta belum menemui titik temu. Hingga kemarin, Pemkot Malang belum berhasil menembus blokade di gerbang utama yang didirikan warga RW 12, Perumahan Griyashanta. Dalam waktu dekat, kabarnya bakal dilakukan rapat koordinasi untuk penanganan problem tersebut.
Untuk diketahui, uji coba jalan tembus Griyashanta dilaksanakan pada 27 Juli lalu. Namun warga perumahan memberikan perlawanan dengan menutup akses di gerbang utama. Mereka menggunakan pagar dari bambu hingga mendirikan tenda di titik tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra menuturkan, untuk jalan baru penghubung Simpang Candi Panggung dan Perumahan Griyashanta tidak ada kendala berarti. Kualitas jalan dinyatakan sesuai sebagai jalan lingkungan. Artinya boleh dilintasi kendaraan roda empat, kecuali armada angkutan barang.
Hanya saja, Jaya mengaku masih ada hambatan dalam pelaksanaan uji coba jalan tembus. Yaitu blokade yang dilakukan warga RW 12 Perumahan Griyashanta. ”Sesuai keputusan pengadilan, di situ telah dinyatakan jalan umum. Sehingga harusnya penutupan melanggar Undang-Undang (UU),” ujarnya.
Meski begitu, dishub tidak langsung melakukan pembongkaran secara paksa. Pihaknya akan mengedepankan komunikasi dengan warga sekitar. ”Kami rapatkan lagi pekan ini untuk penanganan. Untuk kemungkinan dilakukan mediasi dengan warga,” terang Jaya.
Baca Juga: Warga Griyashanta Kota Malang Menunggu Putusan Kasasi
Dia menekankan, karena masih dilakukan blokade di gerbang utama. Efektivitas jalan tembus belum bisa dihitung secara sempurna. Penghitungan baru bisa dilakukan setelah jalan itu bisa menembus Jalan Soekarno-Hatta. ”Sampai saat ini belum ada hitungan pengurangan kemacetan, karena masih terhalang blokade,” jelas dia.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi mendorong dilakukan diskusi terbuka. Pertemuan tersebut setidaknya harus melibatkan jajaran Pemkot Malang, DPRD, pihak kecamatan dan kelurahan. Kemudian pengurus RW serta RT terkait, warga pendukung, hingga entitas-entitas bisnis di kawasan tersebut.
Langkah itu dinilai penting untuk menyerap berbagai perspektif. Meredam asumsi yang kurang tepat, serta memprioritaskan kepentingan bersama. Dia khawatir, selama ini ada suatu hal yang terlewat atau ’miss-komunikasi'. Sehingga polemik ini terus berlanjut.
Baca Juga: 40 Tahun Tinggal di Griyashanta, Soeparno Kini Pertahankan Gerbang sebagai Batas Terakhir
”Saya kira dengan dialog terbuka antara pemkot dan warga bisa mengklir-kan berbagai narasi dan isu negatif yang berkembang,” tutur Dito. (adk/by)
Editor : A. NugrohoSumber : Radar Malang