KEPANJEN – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Kanjuruhan disuntik modal Rp 3,5 miliar. Tujuannya agar tumbuh sehingga menghasilkan laba. Hal itu diungkap Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
”Penyertaan modal ini tidak hanya sebagai upaya pemenuhan ketentuan permodalan. Tetapi juga bagian dari strategi penguatan struktur permodalan BPR Artha Kanjuruhan agar meningkatkan kapasitas usaha,” ujar Lathifah.
”Selain itu, juga menjalankan fungsi intermediasi, menyerap risiko, serta berkembang secara sehat dan berkelanjutan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Agar dapat tumbuh, pihaknya meminta agar bank pelat merah itu memaksimalkan potensi ekonomi di Bumi Kanjuruhan.
“Termasuk basis sekitar 22 ribu pegawai (ASN) sebagai nasabah potensial. Dalam hal ini ASN di lingkungan Pemkab Malang. Ini perlu dioptimalkan,” terang mantan anggota DPR RI tersebut.
Selain mengarahkan, pihaknya akan memaksimalkan pengawasan. Tujuannya agar modal yang disuntik dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga BPA Artha Kanjuruhan tumbuh dan menghasilkan laba. Sebagian dari hasil laba disetorkan ke Pemkab Malang untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Informasi yang dihimpun, beberapa tahun belakangan ini BPR Artha Kanjuruhan menjadi sorotan. Pasalnya sejak 2025 lalu, Pemkab selalu menggaungkan pembenahan pada internal bank. Dalam hal ini, Pemkab memelototi perkembangan kinerja dan perbaikan tata kelola perseroan daerah itu.
Pada laporan keuangan BPR Artha Kanjuruhan pada Desember 2025, tercatat laba (rugi) tahun berjalan mencapai Rp 3.941.365.182, dengan modal dasar Rp 50 miliar. Total ekuitasnya tercatat Rp 3.889.644.386.
Di lain tempat, Asisten II Setda Kabupaten Malang Prasetyani Arum Anggorowati menjelaskan bahwa pengawasan diawali dengan internal bank.
“Bank ada laporan, RUPS (rapat umum pemegang saham), lalu komisaris yang melakukan pengawasan,” kata dia.
Ia menambahkan, sampai sekarang perbaikan internal perusahaan masih berlangsung. Kini lebih fokus membenahi fondasi bank. Mulai dari kualitas kredit, penyelesaian kredit bermasalah, pencadangan, efisiensi, hingga pengembangan bisnis.
Arum menambahkan, ASN Pemkab Malang yang mencapai 22 ribu jiwa tersebut merupakan pasar potensial.
“Kami ingin menghadirkan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan mereka, termasuk pembiayaan. Tentunya tetap dengan prinsip kehati-hatian dan melihat kemampuan bayar masing-masing nasabah,” kata dia.
“Optimalisasi ini bukan hanya menawarkan kredit, tetapi membangun hubungan perbankan yang lebih lengkap, seperti tabungan, payroll, pembiayaan, dan layanan transaksi,” tambahnya.
Pengembangan layanan terdekat adalah terkait digitalisasi. Beberapa di antaranya melalui layanan virtual account, mobile collection, pick up service sehingga proses pengajuan menjadi lebih mudah. Di samping itu, pelayanan juga cepat dan tidak mengganggu waktu kerja ASN.(biy/dan)
Editor : Mahmudan