MALANG KOTA – Ingin menekan angka pengangguran, tapi alokasi anggaran malah menyusut. Hal itu menjadi sorotan legislator dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi terhadap KUA-PPAS APBD 2027 kemarin (21/9).
Juru Bicara Fraksi Nasdem-PSI Suyadi menyampaikan, anggaran untuk menekan angka pengangguran terus mengalami penurunan setiap tahun. Dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027, alokasinya direncanakan Rp 19,94 miliar.
Angka tersebut lebih rendah dibanding APBD 2026, yaitu Rp 20,36 miliar. Dengan demikian, ada pengurangan sebesar Rp 420 juta.
”Jika pemkot serius mengurangi pengangguran seharusnya anggaran ditambah,” ujar Suyadi.
Namun pada kenyataannya belum ada rencana penambahan tersebut.
"Dari penurunan anggaran tersebut, patut dipertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengentaskan angka pengangguran terbuka," tandas Suyadi.
Dia khawatir permasalahan pengangguran bakal menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan baik. Berpotensi menjadi masalah sosial bahkan bisa menjurus kriminal.
Senada dengan Suyadi, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono memaparkan, anggaran penanganan pengangguran perlu ditambah. Hal itu akan menjadi perhatian khusus legislatif dalam lanjutan pembahasan APBD 2027.
"KUA PPAS ini masih awal. Sehingga kami mengupayakan ada tambahan pada pembahasan RAPBD 2027," tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Trio menerangkan, program pengurangan yang perlu mendapatkan suntikan tambahan seperti event job fair. Kemudian pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf). Pemkot Malang bisa menggunakan fasilitas di Malang Creative Center (MCC) untuk pengembangan ekraf.
"Kemudian pelatihan pekerja juga bisa ditingkatkan. Sehingga tidak hanya mengandalkan job fair," terangnya.
Dia menambahkan, ada satu program lagi yang belum banyak dilirik. Yakni kesempatan magang dan bekerja di luar negeri. Pemkot diharapkan bisa memfasilitasi siswa SMK memanfaatkan program tersebut.
Menanggapi sorotan fraksi, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan, ada peluang menambah anggaran penanganan pengangguran. Pemkot berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 50 miliar.
Angka itu kemudian bisa dialihkan sebagian untuk pengurangan pengangguran. Sehingga alokasi 2027 bisa bertambah dibandingkan tahun sebelumnya.
"Kami bisa tambahkan anggaran untuk perangkat daerah terkait yang menjadi perhatian fraksi DPRD," tutur Wahyu. Tahun depan, Pemkot Malang berupaya mengurangi angka pengangguran dari 5,69 persen menjadi 5,60 persen.(adk/dan)
Editor : Mahmudan