MALANG KOTA – Asosiasi driver mengungkap alasan para sopir angkot menolak beroperasinya Bus Trans Jatim Koridor II Malang Raya. Selain pendapatan ratusan angkot menyusut sampai 80 persen, kompensasi yang dijanjikan pemerintah daerah (pemda) tak kunjung terealisasi hingga kini.
Ketua Asosiasi Driver Indonesia (ADRONE) Budi Andri Yanto menjelaskan, penolakan para sopir angkot terhadap koridor dua bukan tanpa alasan. Sejak koridor satu beroperasi pada 20 November 2025, mereka belum merasakan manfaat. Kompensasi yang dijanjikan pemerintah juga belum terealisasi.
Andri menyebut salah satu kompensasi yang belum terwujud adalah serapan tenaga kerja yang dijanjikan Pemkot Malang.
”Alih-alih memberdayakan sopir angkot, kenyataan di lapangan, rekrutmen tenaga kerja justru mengutamakan pihak luar,” ujar Andri kemarin (4/10).
Di samping itu, para sopir angkot juga mengendus dugaan penyelewengan. Dalam rapat pada 25 Juni lalu, versi mereka, Dishub Kota Malang pernah menyebutkan adanya dana untuk program scrapping (peremajaan). Namun pendistribusian dananya dinilai tidak tepat sasaran.
Adanya dana program scrapping juga dibenarkan oleh Dishub Provinsi Jatim. Hal itu, menurut Andri, sempat disampaikan dalam pertemuan pada 3 September lalu.
Karena kondisi yang terjadi di lapangan, para sopir meminta pemda melakukan evaluasi terlebih dulu sebelum koridor dua dioperasikan. Selain evaluasi, mereka juga meminta transparansi dan pelibatan dalam sistem transportasi publik.
Para sopir juga memberi tiga masukan untuk Bus Trans Jatim.
"Kami mengusulkan adanya integrasi angkot menjadi feeder, penyerapan tenaga kerja, serta pembenahan dan kelengkapan armada," tegas Andri.
Mekanismenya, lanjutnya, koridor utama dilayani oleh bus besar seperti Trans Jatim. Selanjutnya bagi masyarakat yang membutuhkan feeder bisa menggunakan angkot.
Namun antara integrasi angkot dengan pembenahan dan kelengkapan armada harus berjalan beriringan. Yang menjadi kendala, tidak mudah bagi para sopir untuk melakukan pembenahan.
Salah satu sopir dari jalur AG yang bernama Soni Junaedi menegaskan, dia bersama rekan-rekannya selalu berupaya memperbaiki layanan.
"Di sisi lain kami juga terbentur perubahan zaman. Kalau asal jalan saja kami tidak dapat apa-apa," tegasnya.
Terkadang pihaknya terpaksa mangkal jika penumpang yang terangkut baru 1 orang. Hal itu karena sopir juga membutuhkan modal untuk bensin dan pemeliharaan rutin angkot. "Kadang kami cuma ngantar satu penumpang saja. Hanya dapat Rp 5 ribu," cerita lelaki yang sudah menjadi sopir di jalur AG sejak 1993.
Senada dengan Soni, sopir lain dari jalur AJG yang bernama Bambang merasakan kondisi yang sama di lapangan.
"Untuk jalur AJG yang melayani Terminal Arjosari, Janti, Gadang, sampai Terminal Hamid Rusdi sebenarnya belum terdampak. Namun kami melakukan antisipasi dengan koridor dua," terangnya.
Antisipasi dilakukan karena Bus Trans Jatim direncanakan masuk ke Terminal Tipe C Arjosari. Jika bus masuk ke sana, dikhawatirkan akan memberikan dampam yang besar terhadap hampir seluruh jalur.
Di lain pihak, Dishub Kota Malang sedang menambah anggaran untuk angkutan pelajar gratis. Tahun dijatah Rp 1,9 miliar, tahun depan diperkirakan akan bertambah menjadi Rp 2 miliar lebih.
Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, untuk angka pastinya masih belum fixed. Sebab masih dalam pembahasan rancangan APBD 2027.
"Angkanya yang pasti di atas Rp 2 miliar," ujar Jaya dikonfirmasi kemarin.
Alasan penambahan anggaran tersebut, lanjut Jaya, mempertimbangkan kebutuhan penambahan rute. Sebab pada program angkutan pelajar tahun ini, masih ada beberapa sekolah yang belum dijangkau. Utamanya di Malang Utara. Di antaranya SMKN 8 Malang, SMPN 16 Malang, SMPN 14 Malang, dan SMKN 12 Malang. (mel/adk/dan)
Editor : Mahmudan