MALANG KOTA – Banyak program yang disiapkan Pemkot Malang untuk menangani persoalan sampah. Selain menyiapkan Local Service Delivery improvement Program (LSDP), juga menekan volume sampah yang masuk TPA Supit Urang. Caranya dengan membatasi maksimal 200 ton sampah baru yang masuk TPA.
Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mengungkap, setiap harinya ada 500 ton sampah yang masuk TPA. Jika penambahan tersebut konstan setiap hari, usia TPA di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun diprediksi akan overload 2,5 tahun lalu. Karena itu, DLH menargetkan agar sampah yang masuk TPA terus berkurang.
”Harapan kami, ke depan (sampah) yang masuk di TPA Supit Urang tidak sampai 40 persen atau hanya sekitar 200 ton,” ujar Plt Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang kemarin (9/10).
Angka 500 ton tersebut merupakan 60 persen dari total volume. Jauh melampaui target nasional yang membatasi hanya 30 persen.
Mengenai program LSDP, rencananya direalisasikan secara bertahap, mulai 2027 sampai 2030. LSDP merupakan program pengolahan sampah padat terpadu dari hulu ke hilir. Anggarannya diperkirakan Rp 157 miliar dari Bank Dunia.
Sembari menunggu realisasi LSDP, pemkot juga menyiapkan anggaran dari APBD untuk penanganan sampah pada 2027.
"Anggaran yang kami ajukan untuk pengelolaan sampah di kisaran Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar. Namun anggaran tahun 2027 dan sekarang belum di-dok," sebut Raymond.
Dengan kondisi sekarang yang sedang efisiensi, anggaran dimaksimalkan. Terutama untuk pengajuan 2027.
"Kami memastikan anggaran untuk kebutuhan BBM terpenuhi dulu," terang Raymond. Terutama BBM untuk truk.
Sebagai informasi, DLH memiliki 98 truk. Truk yang biasanya digunakan operasional pengangkutan sampah berjumlah 48 armada.
"Beberapa truk di DLH tidak boleh menggunakan solar subsidi. Jadi, kami harus menggunakan solar non-subsidi sehingga kami fokuskan anggarannya ke sana dulu," tegas Raymond.
Selain truk, lanjutnya, nantinya ada alokasi untuk pemeliharaan TPS. Namun tidak semua TPS bisa mendapat pemeliharaan. Terlebih lagi jumlah TPS cukup banyak, yakni di 72 titik. Itu belum termasuk TPS 3R yang berada di 5 titik.
Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kota Malang mengalami penyesuaian. Karena penyesuaian yang terjadi, pengelolaan sampah harus dimulai di tingkat rumah tangga. "Kami juga mengembangkan kampung-kampung proklim dan kampung Mbois," tambah mantan sekretaris Dinas Koperasi dan Perindustrian (Diskopindag) Kota Malang itu. Lewat pengembangan kampung-kampung itu diharapkan di tingkat RT maupun RW bisa sama-sama menjaga lingkungan dan melakukan pengolahan sampah secara mandiri.(adk/mel/dan)
Editor : Mahmudan