KEPANJEN, RADAR MALANG – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta Wa kil Presiden Gibran Rakabu ming Raka menunjukkan ijazah SMA kepada publik tanpa harus menunggu gugatan baru. Menurut dia, keterbukaan tersebut bisa menjadi cara untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus meredam polemik yang terus berkembang.
Pernyataan itu disampa ikan Said menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (6/10) terkait permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran. Said menilai, jika memang memiliki ijazah yang dipersoalkan, Gibran dapat berinisiatif menunjukkannya tanpa menunggu proses hukum berikutnya.
Baca Juga: Bobby Nasution Tanggapi Putusan MK soal Ijazah SMA Gibran: Setahu Saya Sarjana
”Kalau memang punya ijazah, tidak usah menunggu gugatan lagi. Mas Gibran menyatakan siap kalau ada gugatan lagi, ya untuk menunjukkan ijazahnya. Nggak usah bikin gaduh lagi, menimbulkan pertanyaan baru,” ujar Said pada Jumat (9/10).
Dalam perkara Nomor 01/ PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Dalam pertimbangannya, mahkamah juga menyinggung tidak adanya bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Namun, putusan tersebut tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. MK menyatakan perkara itu tidak dapat digunakan untuk mengambil langkah tersebut.
Said juga menanggapi pernyataan Gibran yang menyebut dirinya tidak mungkin menempuh pendidikan S-1 jika tidak lulus SMA. Menurut dia, pernyataan tersebut sebaiknya disertai dokumen pendidikan yang dapat menjawab pertanyaan publik.
”Saya pasti baca berbagai media komentarnya Mas Gibran bahwa, ‘Tidak mungkin saya bisa S-1 kalau tidak lulus SMA.’ Ya monggo tunjukin aja yang SMA. Kan sederhana,” tegasnya.
Said mengaitkan persoalan itu dengan etika pejabat publik. Dia menilai keterbukaan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, terutama ketika persoalan yang menyangkut pejabat negara terus menjadi perhatian publik.
”Kehormatan yang paling tinggi bagi pemerintahan adalah etika. Menjaga etika adalah nomor satu,” ungkapnya.
Meski mendesak adanya keterbukaan, Said mengaku tidak mengetahui secara pasti persoalan yang sebenarnya terjadi. Dia juga menegaskan PDI Perjuangan tidak berkepentingan menjadi pihak di balik polemik ijazah Gibran.
”Saya tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi (isu ijazah palsu). Kami nggak berkepentingan kepada semua itu,” tandasnya. (ram/adn)
Editor : Aditya Novrian
Sumber : Radar Malang