Untuk tahap awal, program tersebut menyasar 6.000 RT sebagai proyek percontohan yang tersebar di 12 desa. AEPW mengucurkan dana, sedangkan Pemerintah Kabupaten Malang menggerakkan pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
Setelah dipilah, sampah dibawa petugas ke fasilitas pengolahan. Bentuknya bisa berupa tempat pemrosesan akhir atau TPA.
Bupati Malang M. Sanusi mengatakan bahwa program tersebut harus menunjukkan hasil nyata di lapangan. Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya melalui program yang berjalan dalam waktu terbatas.
Program percontohan ini ditargetkan tetap berjalan hingga 2027 atau 2028. Hasil pelaksanaannya akan menjadi dasar untuk menerapkan sistem serupa di wilayah lain.
Sanusi berharap program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menarik minat berbagai pihak untuk ikut mengembangkan pengelolaan sampah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten mendukung pelaksanaan program bersama AEPW.
Tantangan berikutnya bukan sekadar memperluas wilayah sasaran, melainkan memastikan sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan dapat dipertahankan setelah masa proyek percontohan berakhir.
Kepanjen dinobatkan menjadi ibu kota Kabupaten Malang dan juga menjadi salah satu sentra produksi padi di wilayah tersebut. Produksi padi di Kepanjen bahkan mengungguli empat kecamatan lain yang masuk dalam daftar sentra pertanian.
Pada tahun 2025, Kepanjen menghasilkan 40.284 ton padi. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Turen dengan produksi 25.405 ton, Pagelaran sebanyak 22.479 ton, Pakisaji sebanyak 22.339 ton, dan Singosari sebanyak 19.686 ton.
Dari sisi produksi Kabupaten Malang secara keseluruhan, pada Januari hingga September 2026, jumlah produksi padi telah mencapai 297.850 ton. Angka tersebut masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Sani Putra, menjelaskan bahwa peningkatan produksi dilakukan dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang tersedia.
Menurutnya, luas lahan pertanian tidak bisa terus bertambah. Karena itu, salah satu cara meningkatkan hasil panen adalah menggunakan benih unggul dan memperbaiki teknik budi daya.
Petani juga didorong melakukan intensifikasi melalui pengendalian hama dan penggunaan pupuk berimbang sesuai rekomendasi jenis tanah.
Rata-rata produktivitas padi pada 2025 disebut mencapai sekitar 7,002 ton per hektare. Pemerintah berupaya meningkatkan capaian tersebut melalui pengembangan varietas padi Sukma.
Varietas ini masih dalam proses penanaman sumber benih setelah menjalani uji demplot atau demonstrasi plot. Hasil uji demplot padi Sukma mencapai 12–14 ton per hektare. Namun, angka tersebut merupakan hasil dari lahan percontohan, bukan rata-rata produksi petani.
Peluncuran varietas tersebut ditargetkan pada akhir 2027. Jika dikembangkan lebih luas, produktivitas rata-rata diharapkan dapat mencapai 10 ton per hektare.
Selain penggunaan benih unggul, pengairan dan pengendalian hama juga memengaruhi hasil panen. Petani yang membutuhkan pompa air dapat berkoordinasi melalui Penyuluh Pertanian Lapangan atau Babinsa.
Di sisi lain, peningkatan produksi harus diimbangi kesiapan cadangan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menjelaskan bahwa cadangan pangan pemerintah dapat dimanfaatkan ketika terjadi gangguan pasokan, gagal panen, bencana alam, atau gejolak harga yang menyulitkan masyarakat memperoleh pangan.
Pada 2026, tercatat 12.746 keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan pangan melalui cadangan pangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Data penerima bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, kemudian diverifikasi dan divalidasi di tingkat desa.
Penguatan lumbung pangan juga perlu didukung data mengenai ketersediaan stok, kapasitas penyimpanan, dan kebutuhan distribusi. Dengan demikian, peningkatan produksi dapat diikuti kesiapan cadangan pangan yang memadai.
Editor : Aditya N. RianSumber : radar malag