Radar Malang - Presiden Prabowo Subianto minta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk melakukan transformasi kelembagaan.
Perintah ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11).
"Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN) dong," ujar Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11).
Wahyu juga menyampaikan bahwa Bulog akan bersiap berpindah kelembagaan menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).
Wahyu juga menegaskan, ia juga tidak mendapat arahan jika Bulog akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Saya tidak ada perintah begitu (di bawah Kementan). Saya diperintah presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," jelasnya.
Kabar ini diperkuat dengan adanya persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menyatakan, bahwa Bulog akan menjadi lembaga tersendiri agar sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," terang Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11).
Menurutnya, Bulog memang seharusnya menjadi badan tersendiri untuk mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit.
"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" jelasnya.
Erick Thohir memberikan contoh saat seorang petani mengeluhkan harga pangan yang jatuh, maupun saat harga pangan mahal dan mereka tidak mendapat apresiasi serta tindak lanjut yang spesifik. Menurutnya, jika harga pangan mahal, maka petani bisa mendapatkan pemasukan yang lebih.
Oleh karena itu, pria berusia 54 tahun yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan pentingnya ada pihak lain yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis. (Dzulfiqar Arifuddin)
Editor : Aditya Novrian