MALANG KOTA – Kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dievaluasi kalangan DPRD Kota Malang.
Hasilnya, dalam beberapa tahun terakhir, ketiga BUMD mengalami perbaikan kinerja.
Namun, ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mengatakan, ada dua BUMD yang sudah menunjukkan kontribusinya.
Yakni BPR Tugu Artha dan Perumda Tugu Tirta (PDAM).
Sementara untuk Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) masih harus menggenjot omzet.
Agar, labanya bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Dari catatan yang dihimpun pihaknya, dalam beberapa tahun Perumda Tunas masih belum bisa memberi setoran laba.
Namun, Trio berharap pada 2025 ada bagi hasil yang diberikan kepada pemkot.
Meskipun jumlahnya sedikit.
”Kami menyadari kalau sejak peralihan dari PD Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi Tunas mereka belum memiliki bisnis yang settle,” terang legislator PKS tersebut.
Untuk itu, Trio berharap agar Perumda Tunas segera melakukan penataan.
Dia menyebut perlu ada pengembangan bisnis baru.
Misalnya saja bisnis pengadaan bahan pokok dalam program makanan bergizi.
”Tapi langkah dari Tunas juga harus dibarengi dengan sinergi dari pemkot,”
tegas mantan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang tersebut.
Trio melanjutkan, meski Perumda Tunas masih menjadi sorotan, pihaknya tetap memberi atensi terhadap dua BUMD lainnya.
Seperti BPR Tugu Artha.
Dia menyebut bahwa BUMD itu sudah memiliki kinerja yang baik.
Namun, ada dua regulasi yang perlu direvisi.
Regulasi itu berkaitan dengan perubahan nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Itu sesuai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Satu lagi dalam hal penyertaan modal.
”Untuk ekspansi usaha, harus mengubah regulasi tentang penyertaan modal dari yang sebelumnya Rp 15 miliar menjadi Rp 50 miliar,” terangnya.
Atensi yang sama juga diberikan terhadap PDAM.
Menurut Trio, setiap tahun PDAM sudah meraup keuntungan bersih hingga Rp 50 miliar, dan menyumbang PAD sampai Rp 20 miliar.
Akan tetapi, PDAM tetap harus berbenah da- lam memberikan pelayanan.
”Masih banyak kendala yang ter- jadi selama tahun 2024,” sebut Trio.
Antara lain pipa bocor, penyusunan Perda tentang pengelolaan air minum, hingga penuntasan izin water treatment plan (WTP).
Untuk penanganan pipa bocor, Trio menyarankan agar ada peremajaan atau perawatan secara rutin.
Di tempat lain, Direktur Perumda Tunas Dodot Tri Widodo menyatakan apresiasinya terhadap masukan dewan.
Pihaknya sudah berupaya untuk mengembangkan lini bisnis.
Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil omzet dan laba yang terus membaik.
Dodot merinci, pada 2021 pihaknya memperoleh omzet Rp 1,3 miliar.
Namun mereka belum bisa menyumbang PAD karena mengalami kerugian.
Demikian pula pada 2022, mereka memperoleh omzet sebesar Rp 10,5 miliar.
”Tahun 2023, omzet kami mencapai Rp 35 miliar dan keuntungannya sebesar Rp 470 juta,” ungkap Dodot.
Dari capaian pada 2023, ada dana Rp 260 juta yang disumbangkan ke kas daerah.
Sementara tahun 2024, omzet yang diperoleh pihaknya sebesar Rp 76 miliar.
”Untuk keuntungan tahun 2024 masih belum final. Namun perhitungan sementara berkisar Rp 1,6 miliar dan yang disumbangkan ke daerah Rp 480 juta,” imbuhnya.
Beberapa capaian itu ditopang penjualan bahan pangan.
Seperti beras, minyak, gula, telur ayam, dan tepung.
Ke depan, pihaknya akan mengembangkan dua unit usaha baru.
Yakni pakan ikan dan pupuk organik cair yang diproduksi sendiri.
Produk-produk tersebut dijual dengan harga murah dari pasaran, sekitar Rp 10 ribu.
”Untuk kapasitas produksi, perkiraan kami bisa 1,6 ton per hari,” jelasnya.
Terpisah, Direktur Utama BPR Tugu Artha Sejahtera Nyimas Nunin Anisah Baidury menyam-paikan kalau pihaknya sudah menjalankan masukan dari dewan.
Salah satunya perihal perubahan nomenklatur dari bank perkreditan ke bank perekonomian.
Nyimas menyebut perubahan nomenklatur sudah berproses sejak 2024.
Dia berharap agar 2025 bisa rampung.
”Sementara untuk penyertaan modal, BPR masih membutuhkan adanya perda,” tegasnya. (mel/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana