RADAR MALANG - Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan langkah strategis untuk merespons tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang akan berlaku mulai 9 April 2025.
Langkah ini ditempuh dengan pendekatan hati-hati.
Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Selain itu juga menjalin komunikasi dengan mitra internasional seperti USTR dan U.S. Chamber of Commerce.
Baca Juga: TUKU Ikut Perkuat Pertumbuhan Industri Kopi Nusantara melalui Amsterdam Coffee Festival 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan atau retaliasi.
Pemerintah memilih jalur diplomasi untuk mencari solusi terbaik bagi kedua negara.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons,” kata Airlangga, Minggu (6/4).
Menurutnya, pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi.
Baca Juga: Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, OJK Malang Gelar GERAK Syariah 2025
Indonesia juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor padat karya yang rentan terhadap tekanan global.
Sektor seperti industri pakaian dan alas kaki dinilai paling terdampak.
Pemerintah menyiapkan insentif untuk menjaga kelangsungan usaha sekaligus mempertahankan daya saing produk ekspor.
Selain itu, pemerintah juga terus memantau implikasi fiskal dari kebijakan yang akan diambil.
Kajian dan evaluasi dilakukan agar kebijakan tetap selaras dengan kepentingan nasional dan tidak membebani APBN.
Pada hari Senin (7/4), pemerintah akan mengundang pelaku industri dalam forum dialog.
Tujuannya untuk menjaring masukan langsung dari sektor usaha terkait dampak tarif dan langkah antisipasinya.
Langkah ini juga diiringi dengan strategi membuka pasar ekspor alternatif, termasuk ke Eropa, yang jadi pasar terbesar kedua setelah China dan AS.
Dengan begitu, Indonesia bisa tetap menjaga kestabilan ekspor meski pasar AS mulai mengetat. (rsy)
Editor : Aditya Novrian