MALANG KOTA – Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai jenis pajak baru mampu mendongkrak pendapatan tiga pemerintah daerah di Malang Raya. Hingga pertengahan tahun, realisasinya belum mencapai 50 persen. Karena itu pemerintah daerah dituntut aktif membuat terobosan agar realisasi pada akhir tahun bisa 100 persen sesuai target.
Di Kota Malang, pendapatan dari opsen PKB selama semester pertama 2025 mencapai Rp 59,5 miliar. Masih 47,2 persen dari target sebesar Rp 126 miliar. Perolehan di Kabupaten Malang juga di kisaran 46 persen. Yakni Rp 73,9 miliar dari total target Rp 157,3 miliar. Sedangkan di Kota Batu baru mencapai 43,6 persen. Yakni Rp 9,6 miliar dari total target Rp 22 miliar.
Sebagai informasi, sejak 2025 memang ada perubahan sharing pajak kendaraan bagi pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya disebut sebagai bagi hasil, kini diubah menjadi opsen PKB dan masuk jenis pajak daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendapatkan 34 persen dari total PKB, sedangkan pemerintah kota atau kabupaten 66 persen.
Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto menerangkan, opsen PKB membuat perolehan pajak keseluruhan tumbuh positif. Realisasi dari 11 jenis pajak mencapai Rp 410 miliar dari total target Rp 846 miliar. ”Secara keseluruhan pajak tumbuh positif. Dengan tambahan pajak baru, kami optimistis memenuhi target 2025,” ujarnya.
Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PPDP) Samsat Kota Malang Sutanto menambahkan, perolehan PKB secara keseluruhan sebesar Rp 93,9 miliar. Angka itu kemudian dibagi untuk Pemkot Malang dan Pemprov Jawa Timur. ”Opsen PKB dikirim ke Pemkot Malang langsung setiap hari,” terang Sutanto.
Dia juga yakin target hingga akhir tahun bisa tercapai dengan sejumlah terobosan. Sebab, tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Kota Malang mencapai 89,95 persen. Sutanto menjelaskan, penunggak PKB kebanyakan sudah tidak bayar antara tiga sampai lima tahun. Untuk meningkatkan kesadaran mereka, pihaknya melaksanakan pembebasan pajak mulai 14 Juli sampai 31 Agustus 2025.
Ada tiga golongan pembebasan pajak tahun ini. Pertama, bebas sanksi administrasi, kemudian bebas PKB progresif, dan terakhir bebas denda dan tunggakan tahun sebelumnya. ”Untuk golongan terakhir bisa bebas tunggakan tiga sampai lima tahun. Mereka hanya bayar pajak 2025 saja,” jelas Sutanto.
Namun, yang bisa memanfaatkan golongan ketiga hanya pihak tertentu. Di antaranya, warga kurang mampu yang terdaftar di Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kemudian ojek online dan kendaraan roda tiga yang digunakan untuk usaha. ”Sementara ini yang memanfaatkan baru driver ojek online. Di awal-awal memang sempat minim. Tapi sekarang rata-rata ada 7 orang per hari,” paparnya.
Sedangkan untuk warga terdata P3KE, Sutanto mengakui jumlahnya masih rendah. Untuk itu pihaknya melakukan sosialisasi secara door-to-door. ”Kami baru mendapatkan data P3KE dari pemkot. Jadi sekarang petugas mendatangi satu per satu sesuai alamat. Mereka memberikan pemahaman tentang pengampunan denda pajak dan tunggakan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dari temuan di lapangan, ternyata ada warga masuk P3KE tapi memiliki dua kendaraan. Pajak dua kendaraan itu sama-sama belum dibayar. ”Kalau dua, yang bebas tunggakan hanya satu saja. Satunya harus bayar tunggakan sebelumnya,” tandas Sutanto.
Berikan Reward
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Malang. Selama enam bulan ke depan mereka harus mampu meraup Rp 83,3 miliar sisa opsen PKB. Atau 54 persen dari total opsen PKB yang menjadi target perolehan tahun ini.
Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara menyebut beberapa langkah untuk mengejar target tersebut. Pertama, mempermudah pembayaran pajak dengan memperbanyak tempat pembayaran. Selama ini sudah tersedia payment point di Kecamatan Sumberpucung, Pagak, dan Dampit. Juga ada Samsat Keliling (Samling) di sejumlah titik di Kabupaten Malang.
”Sekarang kami bekerja sama dengan marketplace, mini market, mobile banking, dan virtual account dengan metode transfer semua Bank,” jelasnya. Sedangkan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, pihaknya bekerja sama dengan lembaga lokal seperti Koperasi Desa dan BUMDes. ”Juga lewat event-event yang memiliki muatan imbauan dan pengingat untuk membayar pajak,” imbuh dia.
Yang terakhir adalah sosialisasi dan edukasi. Misalnya memasang pengingat pembayaran pajak sebelum jatuh tempo melalui media sosial, banner di jalanan, fasilitas umum dan lain sebagainya. Tak kalah penting melakukan operasi gabungan antara Bapenda, Samsat dan Kepolisian. Terkadang, dalam pelaksanaan operasi gabungan itu, Bapenda memberikan penghargaan atau hadiah bagi WP yang sudah patuh membayar pajak.
Samling Diminati
Sementara itu, salah satu layanan yang diandalkan Pemkot Batu untuk menggenjot perolehan opsen PKB adalah Samsat Keliling (Samling). Layanan tersebut sudah ada di empat wilayah. Yakni di Kecamatan Ngantang, Desa Pendem, Kecamatan Pujon, dan di Alun-Alun Kota Batu.
Jumlah pengguna layanan Samling juga meningkat. Pada semester I tahun ini sudah mencapai 11.351 wajib pajak. Total jumlah pembayarannya mencapai Rp 2,6 miliar. ”Padahal pada periode yang sama tahun lalu hanya 9.708 wajib pajak,” kata Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) Kantor Bersama Samsat Kota Batu Ulfiati.
Fasilitas lain yang penggunaannya juga meningkat adalah layanan tanpa turun atau drive thru di Samsat. Jumlah wajib pajak yang memanfaatkan malah jauh lebih banyak. Sepanjang semester pertama tahun ini sudah mencapai 17.593 orang. Total pembayarannya mencapai Rp 6,2 miliar.
Menurut Ulfiati, Samsat Keliling juga sering hadir dalam event bersama Bapenda serta memenuhi undangan beberapa desa/kelurahan. Contohnya pada acara karnaval, hari ulang tahun desa, atau kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang. ”Beberapa hari lalu juga sempat bekerja sama dengan Polres Batu di Car Free Day (CFD) dalam rangka HUT Bhayangkara,” imbuhnya. (adk/biy/dia/fat)
Editor : A. Nugroho