KEPANJEN – Wacana pemangkasan dana transfer pada 2026 bisa jadi akan berdampak pada tidak terealisasinya sejumlah program kerja. Oleh karena itu, legislatif meminta eksekutif tidak bergantung pada dana transfer, baik dari pusat maupun Provinsi Jatim. Tapi lebih memaksimalkan pendapatan lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perlunya kemandirian keuangan disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang Fakih Pilihan dalam rapat paripurna kemarin (17/9). Dia mengatakan, target pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencapai Rp 4,97 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer memiliki persentase terbesar, yakni 75,16 persen (selengkapnya baca grafis).
“Ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi masih menjadi andalan pendapatan daerah,” ucap anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Artinya, dia melanjutkan, ketergantungan Kabupaten Malang terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Menurutnya, perlu penanganan serius dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menggali potensi pendapatan. Tujuannya agar target PAD dapat tercapai, yakni Rp 1,22 triliun.
Pihaknya mendukung kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan. Dengan harapan, dapat meningkatkan kemandirian daerah dan semakin memperbesar peran PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD. “Memang idealnya sumber PAD sebagai penyumbang terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan keuangan,” kata Fakih.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Malang Lathifah Shohib menyampaikan, pendapatan daerah memang terdapat peningkatan sebesar 2,37 persen dibanding APBD induk 2025. Hal itu menunjukkan bahkan pemkab optimistis terhadap penerimaan pendapatan daerah 2026. Meskipun begitu, pihaknya mengakui bahwa persentase pendapatan transfer masuk sangat besar.
“Pemkab Malang akan terus berupaya menggali potensi-potensi pendapatan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi,” ucapnya kemarin. Termasuk pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan.
Utamanya pelayanan perpajakan daerah melalui badan pendapatan daerah (bapenda). Selain itu, Lathifah melanjutkan, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal juga dimaksimalkan. Di antaranya dengan membangun infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, fasilitas umum, pusat informasi wisata, serta mengemas paket wisata yang mengangkat keunikan budaya.
Pihaknya juga akan mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan BUMDes sebagai mitra pengembangan pariwisata untuk menyediakan produk dan layanan penunjang wisata. “Jika hal tersebut dapat kami upayakan, Insya Allah penerimaan PAD ke depan akan meningkat dan mampu menjadi sumber pembiayaan utama, sehingga kemandirian daerah juga dapat tercapai,” pungkasnya. (yun/dan)
Editor : A. Nugroho