MALANG KOTA - Realisasi program bantuan Rp 50 juta per RT membutuhkan biaya fantastis. Estimasinya mencapai Rp 216 miliar per tahun. Dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar itu, DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang masih mencari formula terbaik agar bisa terakomodir pada APBD 2026.
Sebagai informasi, program bantuan Rp 50 juta per RT itu merupakan salah satu janji politik Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Program tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Itu artinya, harus mulai dijalankan pada 2026 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono mengatakan, dengan anggaran sebesar itu, kemungkinan sangat sulit bila seluruhnya terakomodir dalam APBD 2026. Karena dari proyeksi sementara, belanja daerah mengalami penurunan.
Dari tahun ini senilai Rp 2,7 triliun, menjadi Rp 2,3 triliun pada 2026. ”Belanja daerah itu belum termasuk (untuk) program tersebut,” ujar dia. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkot Malang untuk mematangkan perencanaan program Rp50 juta per RT. Dia berharap program itu tak memengaruhi program prioritas lain.
Misalnya untuk alokasi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. ”Yang perlu diingat itu ada mandatory spending, jadi tidak bisa diubah presentasenya, karena ada regulasi yang mengatur. Misalnya untuk pendidikan. Kemudian kesehatan untuk premi BPJS juga (butuh dana) ratusan miliar,” terang Trio.
Dengan keterbatasan anggaran, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan modifikasi pemberian bantuan pada tahun pertama. Bisa saja tidak semua RT mendapatkannya. Hanya yang mendesak saja. ”Bisa juga anggaran dari perangkat daerah untuk pembangunan RT sudah termasuk program bantuan itu. Jadi sifatnya bukan uang tunai,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin membenarkan bahwa pemkot akan mulai menganggarkan program bantuan per RT pada APBD 2026. Namun dia menekankan, anggaran yang dialokasikan tidak langsung senilai Rp 216 miliar.
”Detailnya akan disimpulkan saat sudah pembahasan APBD akhir. Ini baru plafon sementara, jadi akan didiskusikan lagi bersama dewan,” kata dia. Ali memastikan, realisasi janji politik itu tidak akan mengganggu anggaran prioritas lain. Seperti anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. (adk/by)
Editor : A. Nugroho