MALANG KOTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan mulai digulirkan di Kota Malang. Program pembiayaan itu tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah. Tetapi juga pelaku usaha di sektor perumahan seperti pengembang, kontraktor, hingga toko material bangunan.
KUR Perumahan menjadi salah satu strategi pemerintah memperluas akses hunian sekaligus menggerakkan roda ekonomi di sektor properti dan turunannya. Melalui program tersebut, pembiayaan bisa digunakan untuk pembelian, pembangunan, hingga renovasi rumah.
Regional Office Head Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Bank BTN Carly Tambunan, menjelaskan, potensi penyaluran di Kota Malang terbagi menjadi dua sisi. Yakni permintaan (demand) dan pasokan (supply).
Dari sisi demand, banyak masyarakat yang masih membutuhkan rumah layak. Terutama pekerja muda dan keluarga baru. Sementara dari sisi supply, geliat usaha properti di Malang cukup tinggi.
”Di Malang, sektor hunian seperti rumah tapak dan kos premium tumbuh pesat. Ini membuka peluang besar untuk penyaluran KUR Perumahan, baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha pendukung,” ujarnya, kemarin.
Carly menyebutkan, secara nasional target penyaluran KUR Perumahan mencapai Rp 10 triliun. Sedangkan untuk wilayah Malang sekitar Rp 200 miliar hingga akhir tahun. Optimisme itu ditopang meningkatnya aktivitas pembangunan dan promosi perumahan menjelang akhir tahun.
Selain memperluas akses kredit, program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha di sektor perumahan. Mulai dari produsen bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga pengembang lokal yang tengah bertumbuh.
Namun, tantangan juga muncul. Ketersediaan rumah subsidi di Malang semakin terbatas karena harga tanah terus naik. ”Untuk rumah subsidi ideal Rp 166 juta, harga tanah seharusnya sekitar Rp 300 ribu per meter persegi. Sekarang di Malang sudah tembus Rp 1 juta,” terang Carly.
Kondisi itu membuat program KUR Perumahan menjadi alternatif penting untuk menjembatani kebutuhan hunian terjangkau. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perumahan di daerah. (aff/adn)
Editor : A. Nugroho