SURABAYA – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menunjukkan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan daerah. Sepanjang 2025, perusahaan ini mencatatkan setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp 4,3 triliun untuk wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Jatimbalinus).
PBBKB merupakan pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat. Pajak ini dipungut oleh pemerintah provinsi pada saat penyerahan bahan bakar dari penyedia kepada konsumen. Penerimaan PBBKB menjadi salah satu sumber penting pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mulai dari pemeliharaan jalan dan jembatan hingga peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas.
Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyampaikan bahwa setoran PBBKB tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan di daerah. Menurutnya, kontribusi pajak dari sektor energi berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional.
“Pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata kami untuk pembangunan di seluruh wilayah Jatimbalinus. Kami berkomitmen memastikan pasokan BBM yang aman dan andal, karena energi yang kami salurkan tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong pembangunan daerah,” ujar Ahad, Senin (27/1).
Berdasarkan data Pertamina, setoran PBBKB terbesar sepanjang 2025 berasal dari Provinsi Jawa Timur dengan nilai Rp 3,1 triliun. Selanjutnya Provinsi Bali menyumbang Rp 629 miliar, Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 329 miliar, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 252 miliar.
Pertamina juga mengapresiasi masyarakat di wilayah Jatimbalinus yang telah menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan, seperti Pertamax Series dan Dex Series. Menurut Ahad, peningkatan konsumsi BBM berkualitas akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan PBBKB yang dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan daerah.
“Semakin tinggi penggunaan BBM berkualitas, semakin besar pula kontribusi pajak yang kembali ke daerah untuk pembangunan,” pungkasnya. (*)
Editor : Aditya Novrian