MALANG KOTA – Tongkat kepemimpinan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang resmi berganti. Jabatan kepala perwakilan yang sebelumnya dipegang Febrina kini diserahkan kepada Indra Kuspriyadi. Pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi pejabat di lingkungan Bank Indonesia yang dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi di daerah.
Selama memimpin BI Malang, Febrina dikenal aktif mendorong sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Berbagai program stabilisasi harga pangan, penguatan koordinasi antarlembaga, hingga perluasan edukasi sistem pembayaran digital menjadi bagian dari fokus kerjanya di Malang Raya.
Baca Juga: OJK dan BI Malang Jamin UMKM Punya Akses Pembiayaan hingga Pasar Digital Lebih Luas
Kini, estafet kepemimpinan dilanjutkan Indra Kuspriyadi yang membawa pengalaman panjang di bank sentral. Sebelum ditugaskan ke Malang, Indra berkarier di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara. Di sana, ia mengemban sejumlah posisi strategis di level manajerial, termasuk menangani fungsi pengembangan ekonomi daerah dan komunikasi kebijakan.
Selama bertugas di Sumatera Utara, Indra terlibat dalam berbagai program penguatan ekonomi regional. Ia aktif dalam forum diskusi ekonomi, kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta kegiatan literasi ekonomi dan keuangan yang melibatkan kalangan akademisi dan media. Pengalaman tersebut membentuknya sebagai pejabat yang terbiasa bekerja lintas sektor.
Baca Juga: Wilayah BI Malang Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,82 Persen pada Triwulan Kedua
Sebagai Kepala BI Malang yang baru, Indra menghadapi sejumlah agenda strategis. Selain menjaga stabilitas inflasi di wilayah Malang Raya, ia juga bertanggung jawab mengawal implementasi kebijakan moneter di daerah, memperkuat sistem pembayaran nontunai, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif.
BI Malang memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga. Di bawah kepemimpinan baru, sinergi dengan pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan global yang berdampak pada perekonomian daerah. (*)
Editor : Aditya Novrian