JAKARTA, RADAR MALANG – Beredar sebuah video di media sosial yang menampilkan struk transaksi dari pembelian BBM Pertamina jenis Pertalite. Dalam video tersebut, konsumen mempertanyakan mengenai kejelasan harga asli dari Pertalite yang tercantum pada struk pembelian tersebut.
Perdebatan mengenai penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesi masih menjadi isu yang terus berkembang, khususnya terkait perbedaan harga antara Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Secara pertimbangan teknis, perbedaan kualitas yang tidak terlalu jauh umumnya dipandang menghasilkan perbedaan harga yang bersifat lebih linear atau sebanding.
Dalam rekaman yang beredar, harga pertalite non-subsidi mencapai Rp16.088 per liter, yang justru lebih tinggi dibandingkan dengan Pertamax yang saat ini dijual sekitar RP12.800 per liter. Pada video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @cobisnis, terlihat struk pembelian berasal dari SPBU Tol Jakarta-Merak.
Temuan angka tersebut memicu reaksi dari perekam video yang mempertanyakan dasar perhitungan harga yang diperlihatkan. Dalam rekaman tersebut ia menyampaikan bahwa harga pertalite non-subsidi mencapai Rp16.088 per liter, sementara harga jual yang berlaku di masyarakat disebut berada di kisaran Rp10.000 setelahh adanya subsidi pemerintah sekitar Rp6.088.
Baca Juga: Gubernur Sumsel Buka Suara Soal Kecelakaan Bus ALS: Diduga Hindari Jalan Berlubang
“Akal-akalan si Bahlil. Coba kita main akal-akalan nih sama si Bahlil. Coba saudara-saudaraku, harga pertalite nonsubsidi Rp16.088, nah disubsidi pemerintah Rp6.088. Harga jual Rp10.000. Jadi kalau nggak disubsidi harganya Rp16.088,” ungkap konsumen tersebut di awal video.
Fenomena di mana Pertamax dapat dipasarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pertalite dijelaskan dari strategi bisnis dan migrasi konsumen. Menurut Yuswidjanjanto, kondisi tersebut bukan semata permainan harga melainkan sebuah taktik pemasaran yang bertujuan mengarahkan pengguna Pertalite mau berpindah ke Pertamax.
Harapannya, selisih harga yang kompetitif tersebut dapat mendorong pemilik kendaraan untuk beralih ke BBM yang memiliki kualitas lebih tinggi serta lebih ramah lingkungan.
Lebih lanjut, Yuswidjajanto menyoroti persoalan mengenai penyaluran subsidi di Indonesia yang dinilai hingga kini masih belum tepat sasaran, karena subsidi diberikan pada komoditas, bukan kepada individu penerima.
Yuswidjajanto menambahkan bahwa Pertamax dapat dijual pada kisaran Rp12.300 karena mendapat subsidi dari Pertamina, bukan dari pemerintah. Hal tersebut berbeda dengan Pertalite yang status subsidinya berasal dari negara. Melalui skema tersebut, beban subsidi pemerintah diharapkan dapat ditekan sekaligus mendorong masyarakat menengah ke atas untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi yang sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan.
Editor : Aditya Novrian