MALANG KOTA – Di tengah melonjaknya harga BBM, Pemkot Malang mengkaji program untuk meringankan beban Ojek Online (Ojol). Fokusnya pada memberikan subsidi BBM, sehingga biaya operasional mereka tidak membengkak.
Seperti diberitakan, BBM jenis pertamax mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan berlangsung sejak Rabu (10/6). Salah satu pihak yang terdampak adalah driver Ojol yang biasanya memakai pertamax. Sebab, mereka harus melakukan biaya operasional lebih tinggi dari sebelumnya, sementara tarif penumpang tetap alias tidak ikut naik.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan keluhan dari masyarakat, termasuk driver Ojol. Namun ke depan jika memang kondisi semakin menekan, pihaknya membuka opsi menyiapkan program subsidi.
”Ada kemungkinan subsidi untuk ojek online, kami akan lihat nanti seperti apa," ujarnya.
Dia memastikan, Pemkot Malang akan memberikan perhatian besar terhadap driver ojol. Selama ini yang sudah diterapkan adalah memberi perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki tahun kedua. Sejak 2025 dan tahun ini, premi BPJS 3.200 driver ditanggung Pemkot Malang.
"Ojol merupakan pekerja informal dan selama ini belum mendapatkan perlindungan sosial. Padahal risiko kerja mereka cukup besar" terang mantan Sekda Kabupaten Malang itu.
Dia mengatakan, program perlindungan sosial ini akan terus dilanjutkan. Pemkot mengupayakan jumlah penerimanya meningkat setiap tahun.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan menyampaikan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pekerja informal mencapai 43 persen pada awal 2026. Ini melampaui target 41 persen.
Selain untuk ojol, dia mengatakan, pemkot juga menanggung premi petugas sapu, sopir angkot dan pekerja informal lainnya.
"Tahun 2025 jumlah pekerja informal yang tercover sebanyak 25.808 jiwa. Pada 2026 meningkat menjadi 28.300 pekerja," terangnya.
Arif optimistis pada akhir 2026 meningkat sampai angka 45 persen. Dia menerangkan, peningkatan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Pemkot Malang. Hal ini dilakukan demi mewujudkan perlindungan sosial menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja. Target besarnya adalah mencapai Universal Coverage atau cakupan 100 persen pada tahun 2045.
"Pada 2045 mendatang tidak ada warga Kota Malang yang bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial, baik formal maupun informal. Semua harus dicover,” tandasnya. (adk/dan)
Editor : Mahmudan