MALANG KOTA - Pajak hiburan menjadi salah satu sektor pendapatan yang tumbuh positif. Hingga pertengahan Juni ini, realisasinya menembus Rp 6,7 miliar atau 61 persen dari target. Sepanjang 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang ditarget mendulang Rp 11 miliar dari pajak hiburan.
Berdasar data bapenda, setoran pajak hiburan hanya dibanding dibandingkan pajak reklame. Tahun ini, pajak reklame ditarget Rp 24 miliar dan sementara ini terealisasi 72 persen atau Rp 17 miliar.
Salah satu pendongkrak pajak hiburan adalah konser musik. Seperti yang dilangsungkan di Lapangan Rampal kemarin malam (20/6). Diperkirakan ada 20 ribu penonton yang hadir pada festival musik Poliponi 2026.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Kota Malang Sulthon membenarkan bahwa festival musik menjadi salah satu penyumbang pajak hiburan. Setiap pengunjung dikenai pajak hiburan sebesar 10 persen dari harga tiket.
Selain konser musik, dia melanjutkan, ada beberapa event lain yang menyumbang pajak. Yakni pameran seni dan olahraga.
"Dengan banyaknya event yang menarik, otomatis ikut meningkatkan pendapatan di sektor pajak hiburan. Serta memberikan dampak ekonomi bagi sektor lainnya," terangnya.
Sulthon menyampaikan, total ada 211 badan usaha yang masuk wajib pajak hiburan. Mulai event organizer dan tempat hiburan seperti karaoke dan diskotek.
"Dengan raihan cukup bagus hingga bulan Juni, kami optimistis bisa memenuhi target Rp 11 miliar," tandasnya.
Promotor Poliponi 2026 Radita Kus Hartono menyampaikan, event tahun ini bukan konser musik belaka. Poliponi membawa misi besar untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif di Malang Raya. Dengan 20 ribu penonton, penyelenggara optimistis berbagai sektor seperti perhotelan dan UMKM akan merasakan dampak positif.
"Banyaknya mahasiswa dan pelajar membuka kemungkinan pengembangan ekonomi berbasis kreatif. Harapannya, Poliponi bisa menjadi salah satu pendorong peningkatan ekonomi itu,” terangnya.(adk/dan)
Editor : Mahmudan