Radar Malang - Indonesia dan Vietnam menunjukkan pendekatan kontras dalam kebijakan pajak mereka.
Di Indonesia, pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk barang-barang mewah seperti mobil, apartemen, dan rumah mewah.
“Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah.” jelas Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco.
Sementara itu, barang kebutuhan pokok tetap dikenai tarif PPN 11%, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Sebaliknya, Vietnam memilih menurunkan PPN dari 10% menjadi 8% hingga pertengahan 2025.
Kebijakan ini berlaku untuk sebagian besar sektor guna mendorong konsumsi domestik dan memacu pertumbuhan ekonomi pascapandemi.
Namun, beberapa sektor seperti properti, telekomunikasi, dan barang mewah masih dikenakan PPN 10%.
Vietnam telah membuktikan diri sebagai prospek ekonomi unggul di ASEAN.
Berdasarkan laporan World Bank, pertumbuhan ekonominya diproyeksikan mencapai 6,1% pada 2024 dan meningkat menjadi 6,5% pada 2025.
Hingga November 2024, Vietnam mencatat surplus perdagangan sebesar $24,3 miliar, berkat ekspor senilai $369,93 miliar dan impor $345,62 miliar.
Investasi asing juga terus mengalir ke Vietnam, berkontribusi hingga 6% terhadap PDB mereka.
Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan dengan penurunan ekspor sebesar 5,8% pada September 2024, sehingga investasi asing hanya menyumbang 2% dari PDB.
Kebijakan pajak Vietnam yang proaktif tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saingnya di tingkat global.
Langkah ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk merefleksikan strategi ekonominya di tengah ketatnya persaingan kawasan. (Dzulfiqar Arifuddin)
Editor : Aditya Novrian