Januari lalu Pemkab Malang telah mengusulkan sebanyak 2.606 formasi pegawai baru. Dengan rincian, 359 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 2.247 lowongan PPPK. Usulan tersebut dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
”Ya, itu kan artinya memang kuota atau formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, jadi ya harus kami laksanakan. Meskipun kalau bicara kebutuhan, berdasarkan analisis jabatan teoretis, ya sebetulnya masih kurang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah saat dikonfirmasi kemarin (18/5).
Selain itu, dia mengatakan bahwa tahun ini pemkab tidak mendapatkan kuota penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Malang. Menurut Nurman, pemberian kuota tersebut sudah dituangkan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 809 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Pemkab Malang Tahun Anggaran 2021. Dengan kata lain, tidak mungkin pihaknya bisa mengubah kuota sesuai permintaan.
”Memang kewenangan dari pemerintah pusat untuk menetapkan itu. Ya kami terima dan laksanakan saja, meski sebenarnya yang kami ajukan sebanyak 2.600,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.
Meski tak sesuai harapan, pihaknya tetap akan segera melakukan rapat koordinasi dengan BKN Kantor Regional (Kanreg) II dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim terkait penetapan pelaksanaan secara teknisnya. Tahap selanjutnya, Nurman akan mulai menyosialisasikan kepada seluruh pegawai honorer di lingkup Kabupaten Malang agar PPPK dapat memanfaatkan semaksimal mungkin. ”Saya berharap lowongan PPPK ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan mendaftarkan diri. Untuk teknis pendaftaran, kami masih menunggu pemerintah pusat,” tukasnya. (rmc/fik/c1/dan)
Editor : Ahmad Yani