Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara mengatakan, pajak parkir sempat terdampak pada awal PPKM darurat, 3 Juli lalu. Itu karena banyak toko dan rumah makan (RM) di Bumi Kanjuruhan yang tutup. "Tapi akhirnya tidak lama dari itu bisa buka kembali. Jadi akhirnya pajak parkir ini juga bisa terdorong kembali," ujar Made kemarin (16/9).
Sejak Januari hingga pertengahan September ini, Made mengatakan, capaian pajak parkir menembus Rp 1 miliar atau 80 persen dari target. ”Sudah hampir Rp 1 miliar. Jadi kami optimistis kalau pada akhir tahun bisa terpenuhi," imbuhnya.
Dia mengatakan, saat ini tingkat perekonomian di masyarakat berangsur meningkat. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa sektor pajak bisa terus terdongkrak. Dia menyebut, tidak banyak pajak yang akan dirasionalisasi dalam PAK APBD 2021. "Meski ada pembatasan, tapi perekonomian sudah mulai normal kembali, sehingga tak banyak yang akan kami kurangi targetnya," kata Made yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kabupaten Malang itu.
Pria asal pulau Dewata itu menuturkan, kemungkinan hanya akan ada dua sektor pajak yang akan dirasionalisasi dalam PAK APBD tahun ini. Yakni pajak hiburan dan pajak hotel. ”Karena selama beberapa bulan ini wisata tak boleh buka, sehingga tidak ada pemasukan sama sekali. Hotel juga mati suri karena tidak ada kunjungan dari luar kota," pungkasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menambahkan, pemkab akan terus menggenjot semua sektor pajak. "Yang bisa digenjot, akan terus kami dorong untuk memenuhi target pada akhir tahun," kata Wahyu. (fik/dan/rmc)
Editor : Shuvia Rahma