Kepala Bidang (Kabid) PBB Bapenda Kabupaten Malang Nurul Khayati memaparkan, saat ini terdapat 1.433.792 objek pajak PBB di Bumi Kanjuruhan. "Klasterisasinya kami bagi menjadi tiga kategori. Yaitu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, wilayah perumahan dan wilayah industri, serta wilayah pergudangan,” ujar Nurul, kemarin (21/12).
Adapun wilayah yang masuk kategori pertumbuhan ekonomi tinggi, masih kata Nurul, tersebar di delapan kecamatan. Di antaranya yakni Kecamatan Lawang, Kepanjen, Singosari, Karangploso, Dau, Wagir, Pakisaji, dan Pakis.
Dari total jumlah objek pajak tersebut, besaran PBB yang harus dibayarkan sesuai dengan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) nilainya cukup fantastis. "Kalau sesuai SPPT tercetak pada tahun 2021, besarnya mencapai Rp 96 miliar," kata Nurul.
Beberapa terobosan juga bakal dieksekusi oleh bapenda pada tahun depan. Sebab, target pendapatan pajak dari sektor PBB pada 2022 mendatang dipatok Rp 135 miliar. Artinya, ada peningkatan target pendapatan sebesar Rp 39 miliar dari sektor PBB saja.
Selain memaksimalkan objek pajak, bapenda kini juga menggodok rencana penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP). Sebab sampai saat ini, ketimpangan nilai NJOP di sejumlah wilayah masih kentara.
"Yang paling rendah masih ada Rp 7.150, sedangkan yang tertinggi berada di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis dengan nilai Rp 2.508.000," sambung dia.
Wanita berhijab itu menambahkan, rencana kenaikan NJOP tersebut kini masih dalam tahap pendataan. Di antaranya meliputi pendataan ulang sektor perumahan, penyesuaian NJOP pada jalan-jalan poros, juga penyesuaian NJOP untuk semua desa.
Di dalamnya juga termasuk penyesuaian daftar biaya komponen bangunan yang menjadi salah satu unsur dalma menghitung besaran NJOP. "Karena selama ini memang belum pernah disesuaikan sama sekali," tambah dia. Sebagai informasi, sejak tahun 2014 lalu pengelolaan PBB diserahkan dari KPP Pratama kepada Pemkab Malang.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Malang Dr Made Arya Wedanthara mengatakan, selain peran dari pemerintah, pihaknya juga berharap ada andil masyarakat untuk mencapai target pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya lewat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
"Karena pajak ini nanti muaranya akan dikembalikan kepada masyarakat, misalnya untuk membangun fasilitas dan memenuhi kebutuhan warga sendiri," jelas Made. Editor : Mahmudan