Ketua Satgas PMK Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengakui jumlah ternak yang terjangkit semakin meningkat. “Total ada 11 ribu dengan sebagian besar atau sekitar 10 ribu ada di (wilayah Kecamatan) Pujon Ngantang dan Kasembon,” kata Didik kepada wartawan di Kecamatan Turen, Selasa (14/6) siang kemarin. Menurut pria yang juga Wakil Bupati Malang ini, penyebaran wabah memang berlangsung sangat cepat. Karena sifat virus PMK mudah tersebar dalam jarak 200 kilometer.
Saat ini, banyak peternak kecil yang terdampak paparan ini. Didik menegaskan, Pemkab Malang sedang menyiapkan mekanisme penggunaan anggaran untuk penanggulangan PMK. Sebelum ini, Belanja Tidak Terduga (BTT) diminta oleh Gubernur Jatim sebagai anggaran untuk menanggulangi penyakit tersebut.
Tetapi karena PMK ini tidak termasuk Covid-19, Pemkab Malang tidak bisa langsung menyerap dana BTT. Didik mengatakan, Pemkab sedang menyusun petunjuk teknis (Juknis) untuk penggunaan BTT. Juknis tersebut berupa perubahan pada perbup yang mengatur penggunaan BTT. Dia menargetkan revisi perbup selesai pekan ini.
“Dengan harapan, kita bisa secepatnya membantu peternak yang sapinya terkena PMK. Kita juga bisa secepatnya melakukan penanggulangan berupa pengadaan obat-obatan. Total anggaran kami estimasi antara Rp 3-4 miliar, tergantung perencanaan penggunaan anggaran,” jelas politisi PDIP tersebut.
Didik menambahkan, penggunaan anggaran untuk penanggulangan PMK, bakal disisihkan untuk pengadaan vaksinasi. Tetapi, sampai hari ini, Didik mengaku belum menerimanya. Pemkab Malang telah mengajukan ke pemerintah pusat agar segera dijatah vaksin. Dengan harapan, penyebaran PMK bisa ditekan.
“Kami mengajukan sekitar 360 ribu vaksin. Karena, populasi sapi Kabupaten Malang ya sekitar itu. Terdiri dari sapi perah dan sapi potong. Kebanyakan masih sapi perah,” jelas Didik. Menurutnya, dalam jangka panjang, produktivitas sapi bisa menurun drastis bila populasi sapi tidak segera divaksin.
Di tempat terpisah, Plt Kepala DPKH (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan) Kabupaten Malang Nurcahyo menambahkan, pihaknya sudah menurunkan 7 tim langsung ke lapangan untuk mendampingi peternak. Sedangkan untuk pendataan melibatkan pemerintah desa hingga pihak kecamatan. "Karena dari (pemerintah) pusat juga minta data by kecamatan by name by address.," terang Nurcahyo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodiqul Amin mendesak eksekutif lebih serius dan segera melakukan langkah percepatan penanganan PMK.
Terutama, Amin menyebut harus memusatkan tenaga kesehatan hewan di wilayah Malang Barat, karena di sana paling banyak ditemui kasus PMK. "Selain tenaga kesehatan hewan dari pemerintah, kami juga meminta agar Pemkab Malang bisa dengan segera meminta bantuan perguruan tinggi yang mempunyai bidang kesehatan hewan untuk turut andil dalam penanganan PMK ini. Ini dampaknya juga sudah dirasakan banyak masyarakat," ujar Sodiqul.(fin/nif/nay) Editor : Mardi Sampurno