Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat menyatakan, Bupati Malang H M. Sanusi sudah menginstruksikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dan Baznas untuk mendukung penyediaan rumah layak huni. Selain itu, ada pula wadah CSR yang dibuka untuk program bedah rumah. “Pemkab Malang terus mengurangi RTLH. Kami bertekad meningkatkan jumlah rumah layak huni,” ujar Wahyu kemarin.
Berdasarkan data ter baru Pemkab Malang, masih ada sekitar 5.000 le bih RTLH. Tiap tahun, Pemkab memprogramkan perbaikan bagi 2.000 RLH. ”Ini kolaborasi
DPKPCK dan Baznas,” tambah Wahyu. Pemkab menghandel sekitar 1.500 RLH. Sementara Baznas ditarget bisa melakukan perbaikan 500 rumah. Nilai bedah rumah variatif tergantung kerusakan. Namun angkanya berkisar antara Rp 12,5 juta sampai Rp 15 juta. Untuk Baznas Kabupaten Malang mematok anggaran per bedah rumah maksimal Rp 12,5 juta.
Dengan program yang terus digeber, Pemkab Malang menargetkan tidak ada lagi RTLH di tahun 2024. ”Ini sekaligus panggilan bagi dunia usaha di Kabupaten Malang. Mari bersama-sama bekerja bagi warga. Sehingga masyarakat di Kabupaten Malang terbebas dari RTLH,” harap Wahyu.
Selain program daerah, Pemkab juga mendukung adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ini meru pakan bantuan stimulan kepada masyarakat dari pemerintah pusat. Se hingga RTLH menjadi layak huni dengan pola keswadayaan masyarakat. Dari data Balai P2P Jawa IV, RLTH yang tertangani BSPS di Kabupaten Malang sebanyak 3.189 unit. Untuk tahun anggaran (TA) 2022, program BSPS di Kabupaten Malang menjangkau 484 unit rumah dengan anggaran Rp 9,6 miliar. Sementara, lokasi penyalurannya tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Malang.(fin/nay) Editor : Mardi Sampurno