Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto saat menggelar sosialisasi peran demokrasi masyarakat yang digelar di kantor Kecamatan Jabung, kemarin (31/10). “ASN dan kepala desa wajib netral. Terkait pilihannya sendiri ya untuk suaranya sendiri,” kata Didik yang hadir mewakili Bupati Malang H M. Sanusi.
Didik menjelaskan, nuansa pemilu sudah akan terasa di 2023 yang sudah memasuki tahun politik. Karena itu, Pemkab Malang berharap agar semua pihak bisa menempatkan diri sesuai porsinya masing-masing.
Didik juga menjelaskan tentang prinsip dasar yang harus dilakukan, yakni mendorong warga masyarakat agar menyalurkan hak politiknya alias tidak golput. Pasalnya, proses dari pemilihan umum juga terdapat biaya yang sangat tinggi, menguras tenaga dan pikiran. Karena itu, untuk menyambut Pemilu, tahun 2023 sudah digelar sosialisasi. ”Supaya pemilihan umum yang diselenggarakan tahun 2024 bisa sukses,” tambahnya.
Menurut Didik, tahapan pemilu sudah dimulai tahun depan. ”Kita bisa memaksimalkan peran masingmasing. Termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama kami minta agar bisa menjadi pendingin terhadap kondisi suasana yang ada di lapangan,” ujar Didik.
Didik juga mengajak peran aktif masyarakat. Sehingga, hal yang tidak diinginkan seperti golput bisa ditekan sekecil mungkin di Kabupaten Malang. Karena jika hasil golput tinggi, hal itu juga memengaruhi jalannya pemerintahan. Didik pun menegaskan, masa orientasi Pemilu harus dilakukan sejak sekarang. Sebab, Indonesia adalah negara yang besar dan luas.
“Butuh waktu untuk orientasinya. Minimal 1 tahun. Sedangkan di Negara Indonesia terdapat 37 provinsi. Hal inilah yang membuat sosialisasi cukup berat. Oleh sebab itu saya minta kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk ikut mendukung proses tahun politik,” terang Didik. (fin/nay) Editor : Mardi Sampurno