MALANG- Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mempermudah peserta BPJS penerima iuran bantuan daerah (PBID) nonaktif untuk berobat gratis tidak main-main.
Selain memfasilitasi layanan kesehatan tanpa biaya di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pemkab juga siap jemput dan antar gratis.
Fasilitas tersebut diberikan dengan mengoptimalkan kesiapsiagaan ambulans Sisingo (119) yang tersebar di Puskesmas-Puskesmas yang berada di 33 kecamatan Kabupaten Malang. Ambulans gratis itu merupakan bagian dari layanan kegawatdaruratan dan pre-hospital care 24 jam.
"Jangan sampai ada warga kurang mampu yang sakit dan terganjal transportasi karena jauhnya jarak rumah dari RSUD. Nanti ada yang jemput dan antar aampai rumah," tegas Bupati Malang Drs HM Sanusi MM.
Karena itu, Sanusi berharap seluruh warga Kabupaten Malang, terutama mereka yang terdaftar sebagai peserta BPJS PBID tidak perlu merisaukan lagi karena keanggotannya dinonaktifkan oleh BPJS. Sebab Pemkab Malang tetap memprioritaskan layanan kesehatan tanpa biaya bagi mereka.
"Sekarang kami sedang melakukan verifikasi ulang agar data penerima BPJS PBID benar-benar mereka yang tidak mampu," kata Sanusi. "Kami juga sedang mencari formula agar coverage kesehatan gratis tetap jalan dan APBD juga aman," sambungnya.
Jika memaksakan diri mengikuti aturan yang ditetapkan oleh BPJS, lanjut Sanusi, bisa-bisa APBD Pemkab Malang jebol. Ini karena dalam satu tahun pagunya mencapai Rp 250 miliar untuk mengcover sekitar 690 ribu warga Kabupaten Malang di luar dua juta warga yang menjadi tanggungan pemerintah pusat, sektor pekerja, dan BPJS mandiri.
"Data terbaru hasil verifikasi yang kami lakukan, saat ini ada 179 ribu warga miskin yang akan kami backup dengan layanan kesehatan gratis. Kami juga bakal menerbitkan kartu khusus bagi warga hasil pemutakhiran ini," jelas politisi PDIP itu.
Sekda Kabupaten Malang Dr Ir Wahyu Hidayat MM menambahkan, dengan adanya verifikasi data tersebut, maka ada selisih 511 ribu peserta BPJS PBID yang telah diklaim oleh BPJS. Rencananya, Senin (14/8) pagi ini, Pemkab akan membahas selisih pembayaran tersebut bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang (Kejari)
"Kami telah menjadwalkan rapat internal untuk membahas mekanisme pengembalian. Karena ternyata di dalam data 679 ribu itu, ada warga yang terindikasi sudah meninggal dunia dan peserta BPJS mandiri," beber Wahyu.
Hanya saja, selisih 511 ribu warga terrsebut belum menjadi angka final karena masih akan dilakukan pencocokan data lebih lanjut oleh Kejaksaan. "Kenapa Kejaksaan, sebab Kejaksaan juga bermitra dengan BPJS, dan mereka memiliki akses data," kata dia.
Sementara itu, terkait layanan ambulans gratis untuk jemput dan antar warga kurang mampu yang sakit, Plt Direktur RSUD Kanjuruhan dr Bobi Prabowo Sp EM KEC MBiomed menambahkan akses ambulans gratis tersebut sangat gampang.
Masyarakat tinggal menghubungi call center di nomor 119 atau bisa juga di nomor WA 081365000119 dan 0341-3906868.
"Ambulans siaga 119 telah tersebar di Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang," ujarnya. "Layanan ini tidak hanya bagi warga yang terdaftar di BPJS PBID saja, tetapi seluruh warga Kabupaten Malang," tambah dia.
Lebih mudah lagi, seluruh warga Kabupaten Malang bisa mendownload aplikasi PSC 119 melalui playstore pada HP Android. "Kalau ada apa-apa, tekan saja tombol darurat 119.
Petugas akan langsung menuju lokasi, selama ini respons rata-rata akses pemanggilan 119 sekitar 15 menit," kata Bobi. "Pada Juli bulan lalu, ada 100 panggilan 119 yang kami layani," pungkas dia. (Jprm3/nen)
Editor : Neny Fitrin